Pantau - Pemerintahan Donald Trump dilaporkan belum mencapai kesepakatan terkait sikap resmi terhadap kemungkinan langkah Israel mencaplok wilayah tambahan di Tepi Barat yang diduduki.
Sikap Pemerintah AS dan Israel
Menurut laporan Axios, dua pejabat Israel menyebut Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam pertemuan tertutup menyatakan tidak menentang rencana aneksasi tersebut.
Rubio juga menegaskan bahwa pemerintahan Trump tidak akan menentangnya.
Namun, utusan khusus Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff, menilai aneksasi bisa menjadi hambatan bagi kerja sama Amerika Serikat dengan negara-negara Arab setelah perang di Gaza.
Ia juga menyebut rencana itu berisiko menggagalkan potensi kesepakatan damai antara Arab Saudi dan Israel.
Departemen Luar Negeri AS dan Gedung Putih hingga kini menolak memberikan komentar terkait isu ini.
Respons Uni Emirat Arab dan Dampak Regional
Uni Emirat Arab (UEA) memperingatkan bahwa rencana aneksasi akan merusak Perjanjian Abraham yang ditandatangani pada 2020.
UEA menegaskan bahwa salah satu syarat perjanjian itu adalah Israel tidak melakukan aneksasi wilayah di Tepi Barat.
"Rencana-rencana ini, jika terlaksana, akan sangat merugikan hubungan UEA-Israel. Dan rencana-rencana ini akan merusak visi integrasi regional yang tersisa. Dalam banyak hal, pilihan yang dihadapi Israel saat ini adalah aneksasi atau integrasi," kata sumber Pemerintah UEA kepada Axios.
Rubio dijadwalkan menghadiri acara kelompok pemukim di Yerusalem Timur pada sebuah situs arkeologi yang dinilai sensitif secara politik.
Sementara itu, Menteri Urusan Strategis Israel Ronald Dermer diperkirakan akan berangkat ke Washington pekan depan untuk bertemu Rubio dan Witkoff.
Aktivitas permukiman Israel di Tepi Barat masih menjadi isu utama dalam hubungan Israel dengan komunitas internasional dan Otoritas Palestina.
Pihak Palestina menilai kebijakan permukiman tersebut merupakan upaya memperkuat kendali Israel di wilayah Palestina sekaligus menghambat proses perdamaian.
- Penulis :
- Leon Weldrick
