Pantau.com - Menteri Pendidikan Malaysia, Dr Mazlee Bin Malik memuji rencana Menteri Pendidikan Indonesia, Nadiem Makarim yang akan menghapus Ujian Nasional (UN) pada 2021.
"Saya kira itu tindakan wajar dan bijak dari Kemendikbud Indonesia dan ini bukan sesuatu yang baru karena di negara-negara maju sudah lama dilaksanakan demikian pula di Malaysia dan Singapura," ujar Mazlee ketika diwawancarai di Kementerian Pendidikan Malaysia, Putrajaya, Jumat (13/12/2019).
Mazleen melihat pembinaan holistik para pelajar sebagai tolak ukur yang paling penting. "Seorang pelajar itu harus menargetkan karirnya untuk lulus bukan hanya dilihat dari ujiannya semata-mata namun juga pencapaian kemahiran aktivitas dan juga ruang kreativitas serta inovasi," jelasnya.
Baca juga: Nadiem: UN Tidak Dihapus, Itu Hanya Headline Media Online Biar Diklik
Untuk mendatang, ujar dia di Malaysia akan menggunakan big data dan kecerdasan buatan (artificial inteleligent) untuk memprofil setiap murid.
"Berdasarkan ini ketika mereka dihadapkan untuk mengambil jurusan ada informasi awal hingga penghujungnya yang bisa memberitahu bidang mana yang paling cocok. Ini akan diberlakukan satu tahun lagi," tambahnya.
Pada kesempatan tersebut dia juga menceritakan kalau di Kelas 1, 2 dan 3 Sekolah Dasar (Darjah) pihaknya tidak melakukan ujian wajib. "Kita tidak ada ujian wajib tetapi yang kita adakan adalah penilaian secara terintegrasi kepada setiap murid. Ini yang berlaku di negara-negara maju. Jadi pada peringkat tiga tahun di awal kita tumpukan pada membaca malah dalam sekolah-sekolah Malaysia kita adakan sudut-sudut pidato di mana setiap murid akan dinilai kemahirannya berpidato di khalayak umum sama halnya yang kecil bacaan mereka," terangnya.
Dia mengatakan apa yang mereka baca dibagikan oleh guru untuk dinilai secara bertahap sehingga pada penghujungnya anak-anak tidak sekedar bisa membaca tetapi faham apa yang mereka baca dan mampu mengolahkan apa yang mereka baca.
"Selain itu mereka mempunyai kemahiran kritikal mampu menilai apa yang mereka baca dan sejauh mana keperluan bagi kehidupan mereka. Ini yang paling dasar," ujarnya.
Baca juga: Di Atas Tol Japek KM 38, Jokowi: UN Mulai 2021 Sudah Dihapus
Yang kedua, lanjut dia untuk menggalakkan budaya membaca pihaknya meminta kepada semua pihak di kementerian untuk melakukan penilaian kepada pejabatnya (pegawai) untuk kenaikan pangkat harus disertai dengan bahan bacaan mereka. "Buku apa yang telah mereka baca dan konteks bahan bacaan juga penting, kita tidak menafikan konten fiksi karena bermanfaat untuk membangun ruang kreatif tetapi juga bacaan fakta atau saintifik," sebutnya.
Karena itu bagi anak-anak SD, ujar dia diutamakan literasi saintifik dan keutamaan mereka berfikir secara saintifik karena kalau mereka tidak dibiasakan berfikir secara saintifik maka mereka akan kesulitan menyelesaikan masalah secara saintifik.
"Jadi dari awal kita ingin membangun santifik mindset atau saintifik mentalitiy," katanya.
- Penulis :
- Kontributor TIH
