Pantau.com - Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar demonstrasi kepada DPR RI di bawah komando Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada Senin, 11 April 2022.
Unjuk rasa tersebut bagian dari meluapkan aspirasi rakyat menuntut keadilan yang belum pro rakyat.
Ada 18 poin tuntutan pada pemerintah yang dideklarasikan oleh BEM SI. 12 tuntutan yang dilayangkan pada demo memperingati 7 tahun pemerintahan Jokowi yang digelar pada 21 Oktober 2021 ditambah dengan 6 poin lagi saat aksi tolak penundaan Pemilu 2024 pada 28 Maret 2022 yang lalu.
Kini, aksi massa mahasiswa di bawah komando koordinator BEM SI, Kaharuddin menuntut kembali 18 tuntutan yang tak kunjung diwujudkan pemerintah. Berikut tuntutan mahasiswa sebagai agent of changes untuk kesejahteraan rakyat:
1. Menuntut pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai pembatalan Undang-undang Cipta Kerja.
2. Menuntut serta mendesak perbaikan infrastruktur ekonomi Indonesia yang masif pada taraf rendah.
3. Menuntut serta mendesak pemerintah untuk memaksimalkan pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia sesuai dengan potensi bangsa tanpa adanya sumber dana berupa utang asing.
4. Menuntut pemerintah untuk mewujudkan kebebasan sipil sesuai amanat konstitusi, serta menjamin keamanan rakyat dalam berpendapat.
5. Menuntut pemerintah untuk mewujudkan supremasi hukum dan HAM serta menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di masa lalu.
6. Menuntut pemerintah untuk melepas jabatan Firli Bahuri sebagai ketua KPK, membatalkan tes wawasan kebangsaan untuk KPK, serta memenuhi Perppu atas UU KPK
19/2019.
7. Menuntut pemerintah untuk memberikan afirmasi PPPK guru berusia di atas 35 tahun dan masa mengabdi lebih dari 10 tahun untuk diprioritaskan kelulusannya
8. Menuntut pemerintah untuk segera meningkatkan kualitas pendidikan dari segi kualitas guru maupun pemerataan infrastruktur penunjang pendidikan.
9. Menuntut pemerintah untuk mengembalikan independensi Badan Standar Nasional.
10. Mendesak Presiden untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai pembatalan UU 3/2020 tentang Minerba.
11. Mendesak pemerintah segera memenuhi target bauran energi dan segera melakukan percepatan transisi energi kotor menuju energi baru terbarukan.
12. Mendesak pemerintah dalam penegakkan UU pornografi untuk menanggulangi konten pornografi yang menimbulkan tindakan pelecehan seksual.
Adapun tuntutan tersebut bertambah 6 poin lagi saat aksi tolak penundaan Pemilu 2024 pada 28 Maret 2022 yang lalu, yakni:
13. Mendesak presiden untuk memberikan sikap terhadap wacana penundaan pemilu dan presiden 3 periode karena menyalahi konstitusi.
14. Mendesak presiden untuk meninjau ulang UU IKN yang dinilai bermasalah di beberapa pasal dari berbagai segi.
15. Mendesak pemerintah untuk menyelesaikan masalah harga minyak goreng.
16. Mendesak pemerintah untuk mengusut mafia yang menjadi biang kerok polemik minyak goreng.
- Penulis :
- Desi Wahyuni
