Pantau - Menteri Agama Ad Interim Muhadjir Effendy mengungkapkan alasan izin operasional Pondok Pesantren Shiddiqiyyah di Jombang, Jawa Timur batal dicabut. Dia mengatakan pembatalan izin ini atas arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya dapat arahan dari Presiden Joko Widodo, sebaiknya pencabutan status izin operasional dibatalkan. Tentu saja dalam ambil keputusan harus arahan Presiden," kata Muhadjir di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (12/7/2022).
Dia mengatakan kasus pelecehan terhadap santriwati tidak ada kaitan dengan Pesantren Shiddiqiyyah secara kelembagaan dengan alasan pelaku sudah menyerahkan diri dan diproses hukum.
"Oknumnya sudah menyerahkan diri. Pihak yang halangi aparat juga ditindak. Disana ada ribuan santri, harus dipastikan proses belajar mengajar dijamin," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) RI membatalkan pencabutan izin operasional Pondok Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah, Jombang, Jawa Timur. Pembatalan ini dilakukan oleh Menteri Agama (Menag) Ad Interim Muhadjir Effendy.
“Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah yang berada di Jombang, Jawa Timur, dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala,” ujar Muhadjir, Senin (11/7/2022).
Muhadjir mengaku telah meminta Sekjen Kemenag membatalkan pencabutan izin tersebut. Ponpes Shiddiqiyyah pun kini bisa beraktivitas kembali seperti sediakala.
“Saya sudah meminta Pak Aqil Irham, PLH Sekjen Kemenag, untuk membatalkan rencana pencabutan izin operasionalnya,” kata dia.
Muhadjir menjelaskan, pembatalan pencabutan izin diharapkan membuat para orang tua santri-santriwati mendapat kepastian terkait pembelajaran di pondok pesantren itu.
“Dengan demikian, para orang tua santri mendapat kepastian status putra-putrinya yang sedang belajar di Ponpes tersebut. Begitu juga para santri bisa belajar dengan tenang,” kata Muhadjir.
"Saya dapat arahan dari Presiden Joko Widodo, sebaiknya pencabutan status izin operasional dibatalkan. Tentu saja dalam ambil keputusan harus arahan Presiden," kata Muhadjir di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (12/7/2022).
Dia mengatakan kasus pelecehan terhadap santriwati tidak ada kaitan dengan Pesantren Shiddiqiyyah secara kelembagaan dengan alasan pelaku sudah menyerahkan diri dan diproses hukum.
"Oknumnya sudah menyerahkan diri. Pihak yang halangi aparat juga ditindak. Disana ada ribuan santri, harus dipastikan proses belajar mengajar dijamin," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) RI membatalkan pencabutan izin operasional Pondok Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah, Jombang, Jawa Timur. Pembatalan ini dilakukan oleh Menteri Agama (Menag) Ad Interim Muhadjir Effendy.
“Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah yang berada di Jombang, Jawa Timur, dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala,” ujar Muhadjir, Senin (11/7/2022).
Muhadjir mengaku telah meminta Sekjen Kemenag membatalkan pencabutan izin tersebut. Ponpes Shiddiqiyyah pun kini bisa beraktivitas kembali seperti sediakala.
“Saya sudah meminta Pak Aqil Irham, PLH Sekjen Kemenag, untuk membatalkan rencana pencabutan izin operasionalnya,” kata dia.
Muhadjir menjelaskan, pembatalan pencabutan izin diharapkan membuat para orang tua santri-santriwati mendapat kepastian terkait pembelajaran di pondok pesantren itu.
“Dengan demikian, para orang tua santri mendapat kepastian status putra-putrinya yang sedang belajar di Ponpes tersebut. Begitu juga para santri bisa belajar dengan tenang,” kata Muhadjir.
- Penulis :
- renalyaarifin
