Pantau - Rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR RI dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sedang berlangsung. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan mengaku kaget bahwa jumlah anggota yang terkena pelanggaran kode etik jumlahnya bertambah.
"Saya kaget yang kena etik kemarin 83 sekarang 97. Kalau boleh kami diberikan nama-nama itu, jabatannya dan perannya. Dan kalau memungkinkan saudara Kapolri tadi juga sudah dijelaskan sedang berlangsung sidang kode etik. Hemat saya, kalau sudah berlangsung terutama yang sudah berstatus tersangka itu, seyogyanya sudah bisa langsung diputuskan," kata Trimedya di Gedung DPR RI, Rabu (24/8/2022).
Dirinya juga mengatakan bahwa ini merupakan peristiwa langka di Polri, biasanya diputus bersalah setelah inkrah kode etik.
"Saya enggak tau nih kalau besok tambah lagi tambah lagi. Nah, 97 orang ini apa perannya? Karena terakhir ada seorang Adi Makayasa yang termasuk. Apa peran dia? itu kan enggak gampang orang jadi Adi Makayasa. Jangan sampai orang yang perannya sedang-sedang saja tapi digantung sedemikian lama. Karena kalau kita hitung dalam catatan saya ini peristiwanya 1 bulan 17 hari alias 47 hari," ucap Trimedya.
"Tolong jangan ditunda karena mereka ada keluarga yang menyampaikan, dengan peran yang minim tapi sudah muncul stigma kepada mereka, keluarganya. Pembunuh. Padahal perannya minim sekali. Ada yang disuruh bikin mindik, ya kan itu atas perintah," sambungnya.
Diberitakan sebelumnya, Komisi III DPR RI mendesak Kapolri untuk menyampaikan motif pembunuhan Brigadir J.
“Bagi saya ini kasus sudah 80-90 persen. Kita tinggal menunggu persidangan nya nanti. Itu adalah hak Saudara Kapolri apakah mau menyebutkan motif atau tidak. Sebenarnya kalau disebutkan juga setelah saya tanya kiri kanan, muka belakang, enggak ada yang terlalu luar biasa. Karena semakin kita tutup-tutupi, orang semakin penasaran. Kalau tidak ada yang ditutupi, saudara kapolri sampaikan saja, supaya terang benderang,” kata Trimedya Panjaitan.
"Saya kaget yang kena etik kemarin 83 sekarang 97. Kalau boleh kami diberikan nama-nama itu, jabatannya dan perannya. Dan kalau memungkinkan saudara Kapolri tadi juga sudah dijelaskan sedang berlangsung sidang kode etik. Hemat saya, kalau sudah berlangsung terutama yang sudah berstatus tersangka itu, seyogyanya sudah bisa langsung diputuskan," kata Trimedya di Gedung DPR RI, Rabu (24/8/2022).
Dirinya juga mengatakan bahwa ini merupakan peristiwa langka di Polri, biasanya diputus bersalah setelah inkrah kode etik.
"Saya enggak tau nih kalau besok tambah lagi tambah lagi. Nah, 97 orang ini apa perannya? Karena terakhir ada seorang Adi Makayasa yang termasuk. Apa peran dia? itu kan enggak gampang orang jadi Adi Makayasa. Jangan sampai orang yang perannya sedang-sedang saja tapi digantung sedemikian lama. Karena kalau kita hitung dalam catatan saya ini peristiwanya 1 bulan 17 hari alias 47 hari," ucap Trimedya.
"Tolong jangan ditunda karena mereka ada keluarga yang menyampaikan, dengan peran yang minim tapi sudah muncul stigma kepada mereka, keluarganya. Pembunuh. Padahal perannya minim sekali. Ada yang disuruh bikin mindik, ya kan itu atas perintah," sambungnya.
Diberitakan sebelumnya, Komisi III DPR RI mendesak Kapolri untuk menyampaikan motif pembunuhan Brigadir J.
“Bagi saya ini kasus sudah 80-90 persen. Kita tinggal menunggu persidangan nya nanti. Itu adalah hak Saudara Kapolri apakah mau menyebutkan motif atau tidak. Sebenarnya kalau disebutkan juga setelah saya tanya kiri kanan, muka belakang, enggak ada yang terlalu luar biasa. Karena semakin kita tutup-tutupi, orang semakin penasaran. Kalau tidak ada yang ditutupi, saudara kapolri sampaikan saja, supaya terang benderang,” kata Trimedya Panjaitan.
- Penulis :
- renalyaarifin
