Pantau - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menyatakan kecewa atas kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di saat masyarakat mengalami kesulitan ekonomi.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto menilai pemerintah tidak mempertimbangkan masukan dari masyarakat agar harga BBM tidak dinaikkan.
"Kami kecewa dengan keputusan tersebut (menaikkan harga BBM). Pemerintah tidak mendengar masukan dari masyarakat dan tetap bergeming dengan sikapnya," ujar Mulyanto kepada wartawan, Sabtu (3/9/2022).
Mulyanto menilai kebijakan pemerintah itu akan berdampak langsung kepada masyarakat. Hampir semua kebutuhan akan ikut melonjak dampak dari kenaikan harga BBM.
"Perkiraan saya harga-harga, khususnya pangan akan bergerak naik beserta multiflyer effect-nya," kata Mulyanto.
Meski pemerintah memberikan bantuan sosial untuk masyarakat, namun menurut Mulyanto, hal itu tidak akan terlalu berpengaruh dan tetap akan muncul orang-orang miskin baru.
Bantuan yang diberikan itu, kata Mulyanto, untuk orang miskin terbawah atau the buttom of pyramide.
"Sementara dengan bergesernya garis kemiskinan karena kenaikan harga BBM bersubsidi, maka akan muncul orang miskin baru yang sebelumnya ada di garis kemiskinan," tuturnya.
Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Demokrat Irwan mendesak kenaikan harga BBM dibatalkan lantaran membuat rakyat menderita.
“Kenaikan BBM ini adalah bentuk abai dan tidak pedulinya pemerintah terhadap derita dan kesusahan rakyat saat ini. Pemerintah lebih memilih menambah masalah rakyat dibanding memenuhi amanat untuk mensejahterakan rakyat,” kata Irwan kepada wartawan, Sabtu (3/9/2022).
Ia menyatakan, Presiden Jokowi tak perduli suara rakyat yang meminta harga BBM jangan dinaikkan. Pasalnya, kenaikan harga BBM ini berdampak ke rakyat kecil.
“Presiden telah abai mendengarkan suara rakyat. Dengan kenaikan BBM ini akan berdampak langsung bagi rakyat kecil menengah seperti UMKM, buruh, tani, nelayan, bahkan karyawan-karyawan swasta, maupun pegawai pemerintahan itu sendiri,” ujarnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto menilai pemerintah tidak mempertimbangkan masukan dari masyarakat agar harga BBM tidak dinaikkan.
"Kami kecewa dengan keputusan tersebut (menaikkan harga BBM). Pemerintah tidak mendengar masukan dari masyarakat dan tetap bergeming dengan sikapnya," ujar Mulyanto kepada wartawan, Sabtu (3/9/2022).
Mulyanto menilai kebijakan pemerintah itu akan berdampak langsung kepada masyarakat. Hampir semua kebutuhan akan ikut melonjak dampak dari kenaikan harga BBM.
"Perkiraan saya harga-harga, khususnya pangan akan bergerak naik beserta multiflyer effect-nya," kata Mulyanto.
Meski pemerintah memberikan bantuan sosial untuk masyarakat, namun menurut Mulyanto, hal itu tidak akan terlalu berpengaruh dan tetap akan muncul orang-orang miskin baru.
Bantuan yang diberikan itu, kata Mulyanto, untuk orang miskin terbawah atau the buttom of pyramide.
"Sementara dengan bergesernya garis kemiskinan karena kenaikan harga BBM bersubsidi, maka akan muncul orang miskin baru yang sebelumnya ada di garis kemiskinan," tuturnya.
Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Demokrat Irwan mendesak kenaikan harga BBM dibatalkan lantaran membuat rakyat menderita.
“Kenaikan BBM ini adalah bentuk abai dan tidak pedulinya pemerintah terhadap derita dan kesusahan rakyat saat ini. Pemerintah lebih memilih menambah masalah rakyat dibanding memenuhi amanat untuk mensejahterakan rakyat,” kata Irwan kepada wartawan, Sabtu (3/9/2022).
Ia menyatakan, Presiden Jokowi tak perduli suara rakyat yang meminta harga BBM jangan dinaikkan. Pasalnya, kenaikan harga BBM ini berdampak ke rakyat kecil.
“Presiden telah abai mendengarkan suara rakyat. Dengan kenaikan BBM ini akan berdampak langsung bagi rakyat kecil menengah seperti UMKM, buruh, tani, nelayan, bahkan karyawan-karyawan swasta, maupun pegawai pemerintahan itu sendiri,” ujarnya.
- Penulis :
- Aries Setiawan
