Pantau - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mendesak DPR membentuk panitia khusus (pansus) kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Said menegaskan, jika tuntutan itu tak dipenuhi anggota Parlemen Senayan, maka DPR akan diminta pertanggungjawaban jika ada kerusuhan sosial.
"Kita memastikan Panja atau Pansus, jika tidak dibentuk, DPR bertanggung jawab jika terjadi kerusuhan sosial," ujar Said kepada wartawan di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2022).
Said menyatakan bahwa tuntutan pembentukan pansus DPR soal kenaikan harga BBM ini merupakan satu-satunya tuntutan buruh. Diketahui, massa buruh menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR hari ini.
"Tuntutan kali ini hanya satu, DPR membentuk panja. Sudah terlalu lama suarakan suara rakyat, kamu punya hak, kamu punya hak interpelasi. DPR, gunakan ini. Saya percaya Presiden Jokowi bersama rakyat," katanya.
Said menuturkan, aksi menolak kenaikan harga BBM ini bakal selesai pukul 15.00 WIB. Ia menekankan bahwa akan menyiapkan deretan aksi lanjutan di beberapa daerah lain esok hari, dan jika memungkinkan aksi serupa akan digelar seminggu sekali.
"Aksi akan meluas kalau pemerintah dan DPR... kita pastikan bisa saja seminggu sekali, sebulan dua kali, di kabupaten/kota," ujarnya.
Menurutnya, aksi di daerah kabupaten/kota meminta gubernur jangan jadi safety player. Dia meminta gubernur membuat surat rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pimpinan DPR menyatakan daerahnya menolak kenaikan harga BBM.
"Beberapa waktu yang lalu, kenapa omnibus law dimenangkan MK. Salah satu pertimbangan MK, karena ada sembilan gubernur, 20 bupati/wali kota menyatakan menolak omnibus law," kata Said.
"Hal yang sama bisa dilakukan gubernur. Jangan berlindung di balik ketiak pemerintah pusat. Kamu harus suarakan rakyatmu. Gubernur kita minta hari ini dan selanjutnya buat surat rekomendasi ke pimpinan DPR dan Presiden menolak kenaikan harga BBM," sambungnya.
Said menegaskan buruh meminta para wakil rakyat keluar dari gedung DPR RI dan menemui massa. Tuntutannya tegas untuk pembuatan pansus atau panitia kerja (panja).
"Kita tidak akan memenuhi panggilan DPR, tapi kita sudah minta mereka untuk keluar nyatakan siap untuk buat panja atau pansus DPR," ungkapnya.
Saat ini diketahui massa buruh masih menggelar aksi demo di depan gedung DPR RI. Ribuan buruh ini hadir dari berbagai elemen serikat dan daerah di sekitar Jakarta.
Sementara itu, di gerbang DPR RI sudah mulai didirikan kawat berduri. Petugas kepolisian juga sudah tampak bersiaga di depan DPR RI.
Said menegaskan, jika tuntutan itu tak dipenuhi anggota Parlemen Senayan, maka DPR akan diminta pertanggungjawaban jika ada kerusuhan sosial.
"Kita memastikan Panja atau Pansus, jika tidak dibentuk, DPR bertanggung jawab jika terjadi kerusuhan sosial," ujar Said kepada wartawan di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2022).
Said menyatakan bahwa tuntutan pembentukan pansus DPR soal kenaikan harga BBM ini merupakan satu-satunya tuntutan buruh. Diketahui, massa buruh menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR hari ini.
"Tuntutan kali ini hanya satu, DPR membentuk panja. Sudah terlalu lama suarakan suara rakyat, kamu punya hak, kamu punya hak interpelasi. DPR, gunakan ini. Saya percaya Presiden Jokowi bersama rakyat," katanya.
Said menuturkan, aksi menolak kenaikan harga BBM ini bakal selesai pukul 15.00 WIB. Ia menekankan bahwa akan menyiapkan deretan aksi lanjutan di beberapa daerah lain esok hari, dan jika memungkinkan aksi serupa akan digelar seminggu sekali.
"Aksi akan meluas kalau pemerintah dan DPR... kita pastikan bisa saja seminggu sekali, sebulan dua kali, di kabupaten/kota," ujarnya.
Menurutnya, aksi di daerah kabupaten/kota meminta gubernur jangan jadi safety player. Dia meminta gubernur membuat surat rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pimpinan DPR menyatakan daerahnya menolak kenaikan harga BBM.
"Beberapa waktu yang lalu, kenapa omnibus law dimenangkan MK. Salah satu pertimbangan MK, karena ada sembilan gubernur, 20 bupati/wali kota menyatakan menolak omnibus law," kata Said.
"Hal yang sama bisa dilakukan gubernur. Jangan berlindung di balik ketiak pemerintah pusat. Kamu harus suarakan rakyatmu. Gubernur kita minta hari ini dan selanjutnya buat surat rekomendasi ke pimpinan DPR dan Presiden menolak kenaikan harga BBM," sambungnya.
Said menegaskan buruh meminta para wakil rakyat keluar dari gedung DPR RI dan menemui massa. Tuntutannya tegas untuk pembuatan pansus atau panitia kerja (panja).
"Kita tidak akan memenuhi panggilan DPR, tapi kita sudah minta mereka untuk keluar nyatakan siap untuk buat panja atau pansus DPR," ungkapnya.
Saat ini diketahui massa buruh masih menggelar aksi demo di depan gedung DPR RI. Ribuan buruh ini hadir dari berbagai elemen serikat dan daerah di sekitar Jakarta.
Sementara itu, di gerbang DPR RI sudah mulai didirikan kawat berduri. Petugas kepolisian juga sudah tampak bersiaga di depan DPR RI.
- Penulis :
- khaliedmalvino
