Pantau – Komisi I DPR RI telah mengesahkan pagu anggaran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tahunn 2023 senilai Rp624 miliar yang salah satunya digunakan untuk melindugi dari kebocoran data Indonesia dari serangan hacker Bjorka dkk.
Terkait pengesahan anggaran tersebut, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (Ketum PKB) Abdul Abdul Muhaimin Iskandar atau kerap disapa Cak Imin ini meminta kepada pihak BSSN agar lebih serius lagi dalam memperkuat keamanan siber Indonesia data ditambah lagi anggaran sudah disahkan.
“Saya minta BSSN lebih serius lagi, lebih memperkuat lagi sistem keamanan siber kita, apalagi sekarang penambahan pagu anggaran yang sudah disetujui DPR,” kata Cak Imin dalam keterangannya pada Kamis (22/9/2022).
Menurutnya, Indonesia saat ini tengah darurat teknologi sehingga para hacker dengan mudahnya “mengobok-obok” data-data penting.
“Saya tegaskan saat ini kita darurat tekonologi informasi, begitu mudahnya data-data kita diobok-obok hacker,” tegasnya.
“Dan ini sekaligus jadi momentum untuk reformasi sistem teknologi kita,” sambung Cak Imin.
Oleh karena itu, ia pun meminta BSSN agar merekrut lebih banyak lagi tenaga IT dan juga meng-upgrade teknologinya.
Seperti diketahui sebelumnya, Komisi I DPR menyetujui pagu anggaran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tahun 2023 sebesar Rp624 miliar untuk tahun 2023. Anggaran itu digunakan untuk melindungi jagat siber Indonesia dari serangan siber Bjorka dan sejenisnya.
Pengesahan anggaran belanja BSSN tersebut disusul dengan pengesahan anggaran belanja Badan Keamanan Laut (Bakamla) pada hari ini, Kamis (22/9/2022).
"Komisi I DPR RI menyetujui pagu alokasi anggaran atau yang biasa disebut pagu definitif RAPBN 2023 BSSN Rp624.371.483.000," ucap Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto saat membacakan draf kesimpulan di Gedung DPR, Jakarta.
Anggaran tersebut untuk memenuhi kebutuhan dua program, yaitu manajemen badan siber dan sandi negara sebesar Rp407.146.873.000 dan program keamanan dan ketahanan siber dan sandi negara sebesar Rp217.224.610.000.
"Selanjutnya Komisi I DPR akan menyampaikan kepada Badan Anggaran DPR untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme prosedur dan ketentuan perundang-undangan," kata Utut.
"Dengan demikian anggaran untuk BSSN dan Bakamla, kita gedok," ucap Utut yang kemudian diikuti dengan ketok palu sebagai pengesahan anggaran belanja kedua badan tersebut tahun 2023.
Terkait pengesahan anggaran tersebut, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (Ketum PKB) Abdul Abdul Muhaimin Iskandar atau kerap disapa Cak Imin ini meminta kepada pihak BSSN agar lebih serius lagi dalam memperkuat keamanan siber Indonesia data ditambah lagi anggaran sudah disahkan.
“Saya minta BSSN lebih serius lagi, lebih memperkuat lagi sistem keamanan siber kita, apalagi sekarang penambahan pagu anggaran yang sudah disetujui DPR,” kata Cak Imin dalam keterangannya pada Kamis (22/9/2022).
Menurutnya, Indonesia saat ini tengah darurat teknologi sehingga para hacker dengan mudahnya “mengobok-obok” data-data penting.
“Saya tegaskan saat ini kita darurat tekonologi informasi, begitu mudahnya data-data kita diobok-obok hacker,” tegasnya.
“Dan ini sekaligus jadi momentum untuk reformasi sistem teknologi kita,” sambung Cak Imin.
Oleh karena itu, ia pun meminta BSSN agar merekrut lebih banyak lagi tenaga IT dan juga meng-upgrade teknologinya.
Seperti diketahui sebelumnya, Komisi I DPR menyetujui pagu anggaran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tahun 2023 sebesar Rp624 miliar untuk tahun 2023. Anggaran itu digunakan untuk melindungi jagat siber Indonesia dari serangan siber Bjorka dan sejenisnya.
Pengesahan anggaran belanja BSSN tersebut disusul dengan pengesahan anggaran belanja Badan Keamanan Laut (Bakamla) pada hari ini, Kamis (22/9/2022).
"Komisi I DPR RI menyetujui pagu alokasi anggaran atau yang biasa disebut pagu definitif RAPBN 2023 BSSN Rp624.371.483.000," ucap Wakil Ketua Komisi I DPR Utut Adianto saat membacakan draf kesimpulan di Gedung DPR, Jakarta.
Anggaran tersebut untuk memenuhi kebutuhan dua program, yaitu manajemen badan siber dan sandi negara sebesar Rp407.146.873.000 dan program keamanan dan ketahanan siber dan sandi negara sebesar Rp217.224.610.000.
"Selanjutnya Komisi I DPR akan menyampaikan kepada Badan Anggaran DPR untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme prosedur dan ketentuan perundang-undangan," kata Utut.
"Dengan demikian anggaran untuk BSSN dan Bakamla, kita gedok," ucap Utut yang kemudian diikuti dengan ketok palu sebagai pengesahan anggaran belanja kedua badan tersebut tahun 2023.
- Penulis :
- M Abdan Muflih
