Pantau - Komisioner Pemilhan Umum (KPU) memutuskan akan membuat maping atau pemetaan pengelolaan logistik Pemilu 2024. Maping ini menyangkut kondisi daerah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T) lantaran pertimbangan transportasi dan sumber daya.
"Ada dua macam logistik. Pertama, logistik utama, seperti surat suara, sebagai sarana mengekspresikan hak pilih masyarakat, dan formulir penghitungan dan rekapitulasi, sebagai sarana mengadministrasikan proses Pemilu. Kedua, logistik pendukung, seperti bilik, tinta dan alat coblos," ujar Ketua KPU RI Hasyim Asyari dalam keterangannya, Jumat (30/9/2022).
Komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat menuturkan, pihaknya bakal mengerjakan logistik pendukung lebih dulu usai daftar pemilih tetap diputuskan. Ia mengatakan, pola pengadaan akan didistribusikan ke KPU daerah.
"Logistik pendukung akan dikerjakan terlebih dahulu, jika Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah ditetapkan, nantinya tinggal menyesuaikan. Pola pengadaan juga akan didistribusikan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, untuk lebih mendekatkan pada proses distribusinya," jelas Sudrajat.
Ia mengatakan, tak ada lagi proses sortir dan lipat suara di daerah. Nantinya, lanjut Sudrajat, surat suara akan didistribusikan dalam kondisi terlipat serta menggunakan sampul yang mudah diidentifikasi.
Dia mengingatkan jajarannya segera memetakan wilayah 3T agar dicarikan solusi lebih awal. Saat ini, KPU sedang merancang Peraturan KPU mengenai Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilu.
Kepala Sub Direktorat Sistem Informasi dan Layanan Angkutan Udara Direktorat Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Doddy Hendra Wijaya, mengatakan pihak siap membantu transportasi logistik.
"Koordinasi bersama juga penting dilakukan, yaitu sebelum, saat, dan setelah penerbangan logistik, serta perlu diperhatikan proses penyimpanan di gudang kargo bandara dan pengamanan ekstranya. Mitigasi juga perlu dilakukan dan rencana alternatif apabila terjadi keterlambatan atau delay, pembatalan, dan bencana alam, karena akan berpengaruh pada operasional penerbangan logistik juga," jelas Doddy.
"Ada dua macam logistik. Pertama, logistik utama, seperti surat suara, sebagai sarana mengekspresikan hak pilih masyarakat, dan formulir penghitungan dan rekapitulasi, sebagai sarana mengadministrasikan proses Pemilu. Kedua, logistik pendukung, seperti bilik, tinta dan alat coblos," ujar Ketua KPU RI Hasyim Asyari dalam keterangannya, Jumat (30/9/2022).
Komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat menuturkan, pihaknya bakal mengerjakan logistik pendukung lebih dulu usai daftar pemilih tetap diputuskan. Ia mengatakan, pola pengadaan akan didistribusikan ke KPU daerah.
"Logistik pendukung akan dikerjakan terlebih dahulu, jika Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah ditetapkan, nantinya tinggal menyesuaikan. Pola pengadaan juga akan didistribusikan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, untuk lebih mendekatkan pada proses distribusinya," jelas Sudrajat.
Ia mengatakan, tak ada lagi proses sortir dan lipat suara di daerah. Nantinya, lanjut Sudrajat, surat suara akan didistribusikan dalam kondisi terlipat serta menggunakan sampul yang mudah diidentifikasi.
Dia mengingatkan jajarannya segera memetakan wilayah 3T agar dicarikan solusi lebih awal. Saat ini, KPU sedang merancang Peraturan KPU mengenai Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilu.
Kepala Sub Direktorat Sistem Informasi dan Layanan Angkutan Udara Direktorat Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Doddy Hendra Wijaya, mengatakan pihak siap membantu transportasi logistik.
"Koordinasi bersama juga penting dilakukan, yaitu sebelum, saat, dan setelah penerbangan logistik, serta perlu diperhatikan proses penyimpanan di gudang kargo bandara dan pengamanan ekstranya. Mitigasi juga perlu dilakukan dan rencana alternatif apabila terjadi keterlambatan atau delay, pembatalan, dan bencana alam, karena akan berpengaruh pada operasional penerbangan logistik juga," jelas Doddy.
- Penulis :
- khaliedmalvino
