Pantau - Kuatnya desakan mundur Ketua Umum PSSI Komjen (Purn) Mochamad Iriawan alias Iwan Bule usai Tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur (Jatim) direspons pemerintah.
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menegaskan, pemerintah tak bisa mencampuri 'dapur' PSSI dalam hal membuat kebijakan, penetapan, hingga keputusan memecat Ketum PSSI.
"PSSI itu di bawah FIFA, ada aturannya. Sehingga pemerintah dalam posisi tidak mungkin mengintervensi, memasuki wilayah aturan FIFA tidak dibolehkan," kata Zainudin Amali, usai membuka Kejurnas Pacu Kuda Piala Presiden 2022 di arena pacuan kuda Ki Ageng Astro Joyo, Pasuruan, Minggu (9/10/2022).
Ia lalu menyinggung ihwal pengalaman PSSI pada 2015 silam. Kala itu, FIFA memberi sanksi Indonesia lantaran imbas campur tangan pemerintah ke PSSI. Zainudin tak inign hal itu kembali terulang.
"Kan kita sudah pernah pengalaman, pernah di-banned. Saya tidak mau itu terulang lagi. Tentang aspirasi dari masyarakat, ya silakan saja disampaikan, nanti PSSI akan menyikapinya," terang Zainudin.
"Tetapi pemerintah tidak akan mencampuri itu. Karena kita tahu batasan-batasan mana pemerintah bisa masuk, pemerintah tidak boleh," imbuh politikus senior Golkar itu.
Ia menambahkan, pemerintah hanya sebatas membantu pembangunan sepakbola nasional, khususnya terkait kegiatan sepakbola.
"Kita membantu sepakbola nasional. Kita memfasilitasi kegiatan persepakbolaan sehingga sesuai dengan Inpres nomor 3 tahun 2019, percepatan pembangunan sepakbola nasional bisa cepat ada hasilnya," tandasnya.
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menegaskan, pemerintah tak bisa mencampuri 'dapur' PSSI dalam hal membuat kebijakan, penetapan, hingga keputusan memecat Ketum PSSI.
"PSSI itu di bawah FIFA, ada aturannya. Sehingga pemerintah dalam posisi tidak mungkin mengintervensi, memasuki wilayah aturan FIFA tidak dibolehkan," kata Zainudin Amali, usai membuka Kejurnas Pacu Kuda Piala Presiden 2022 di arena pacuan kuda Ki Ageng Astro Joyo, Pasuruan, Minggu (9/10/2022).
Ia lalu menyinggung ihwal pengalaman PSSI pada 2015 silam. Kala itu, FIFA memberi sanksi Indonesia lantaran imbas campur tangan pemerintah ke PSSI. Zainudin tak inign hal itu kembali terulang.
"Kan kita sudah pernah pengalaman, pernah di-banned. Saya tidak mau itu terulang lagi. Tentang aspirasi dari masyarakat, ya silakan saja disampaikan, nanti PSSI akan menyikapinya," terang Zainudin.
"Tetapi pemerintah tidak akan mencampuri itu. Karena kita tahu batasan-batasan mana pemerintah bisa masuk, pemerintah tidak boleh," imbuh politikus senior Golkar itu.
Ia menambahkan, pemerintah hanya sebatas membantu pembangunan sepakbola nasional, khususnya terkait kegiatan sepakbola.
"Kita membantu sepakbola nasional. Kita memfasilitasi kegiatan persepakbolaan sehingga sesuai dengan Inpres nomor 3 tahun 2019, percepatan pembangunan sepakbola nasional bisa cepat ada hasilnya," tandasnya.
- Penulis :
- khaliedmalvino
