Pantau.com - Bakal Calon Wakil Presiden RI pasangan Prabowo Subianto, Sandiaga Salahuddin Uno menegaskan tidak benar adanya pemberian mahar Rp 500 miliar ke Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk posisinya jadi cawapres.
"Kita bisa pastikan itu tidak benar. Saya besok akan ke KPK sore setelah tes kesehatan. tentu LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, red) harus diperbaharui," kata Sandiaga di Ancol, Jakarta Utara, Minggu, 12 Agustus 2018.
Baca juga: Andi Arief: Sandi Uno Pernah Minta Gulingkan Duet Prabowo-AHY Jadi Sandi-AHY
Sandiaga menjelaskan mahar politik tidak dibenarkan, karena semuanya harus sesuai undang-undang."Sekarang itu, kita harus pastikan tidak boleh ada lagi 'hengki pengki' dalam politik. Masyarakat marah kalau ada 'hengki pengki', masyarakat merasa dibohongi, tidak bisa lagi," jelas Sandiaga.
Mantan Wakil Gubernur DKI menambahkan akan terbuka dalam pembiayaan juga terkait penyediaan logistik untuk kampanye. Setelah menyusun rencana pembiayaan kampanye kemudian pihaknya melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Dan mencoba menyusun anggaran seperti ini, sumbernya dari sini, ada LHKPN kira-kira berapa yang bisa saya sediakan, agar semua terbuka dan terang benderang, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi makanya saya ketemu KPK besok," kata Sandiaga.
Baca juga: PAN Tuding Koalisi Jokowi Dalang di Balik Isu Mahar Rp500 M karena Kena 'Jebakan Batman'
Saat ini timnya sedang melakukan penghitungan LHKPN dan menghitung jumlah biaya kampanye yang diperlukan. Selain itu ia juga melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait adanya batasan biaya.
- Penulis :
- Sigit Rilo Pambudi
