Pantau - Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah mendesak pembentukan peta jalan pendidikan untuk menyelesaikan segala permasalahan di dunia pendidikan Indonesia.
Ia mengungkapkan, Komisi X telah menggelar rapat bersama perwakilan guru, pemerintah daerah (pemda), dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
"Harusnya sekarang bukan lagi membahas teknis, namun adanya sebuah kepastian," tegas Ferdiansyah usai rapat bersama Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Kamis (3/11/2022).
Selain itu, Ferdiansyah meminta penjelasan terkait dampak dari rekrutmen satu juta PPPK untuk sekolah. Menurutnya, hal tersebut berarti ada sepertiga guru di Indonesia yang mengalami migrasi.
"Hal ini nantinya akan mempengaruhi berbagai program-program prioritas nasional yang sedang dijalankan. Seperti program prioritas guru penggerak dan program Kampus Merdeka," lanjutnya.
Ferdiansyah meminta agar hal ini tidak dijadikan alasan bagi pemerintah daerah dan pusat untuk saling lempar tanggung jawab terhadap nasib PPPK tenaga pengajar.
"Jangan malah saling lempar handuk, dari pusat sudah ada anggaran, tapi di daerah mengaku belum dapat," tutupnya.
Ia mengungkapkan, Komisi X telah menggelar rapat bersama perwakilan guru, pemerintah daerah (pemda), dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
"Harusnya sekarang bukan lagi membahas teknis, namun adanya sebuah kepastian," tegas Ferdiansyah usai rapat bersama Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Kamis (3/11/2022).
Selain itu, Ferdiansyah meminta penjelasan terkait dampak dari rekrutmen satu juta PPPK untuk sekolah. Menurutnya, hal tersebut berarti ada sepertiga guru di Indonesia yang mengalami migrasi.
"Hal ini nantinya akan mempengaruhi berbagai program-program prioritas nasional yang sedang dijalankan. Seperti program prioritas guru penggerak dan program Kampus Merdeka," lanjutnya.
Ferdiansyah meminta agar hal ini tidak dijadikan alasan bagi pemerintah daerah dan pusat untuk saling lempar tanggung jawab terhadap nasib PPPK tenaga pengajar.
"Jangan malah saling lempar handuk, dari pusat sudah ada anggaran, tapi di daerah mengaku belum dapat," tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
