Pantau - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto meminta pemerintah untuk memastikan akurasi basis data sebelum menjalankan kebijakan distribusi gas LPG 3 kilogram.
"Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan dengan matang persoalan teknis ini. Jangan sampai pemberlakuan kebijakan tersebut malah akan menyulitkan masyarakat," ujar Mulyanto melalui keterangan tertulis, Selasa (27/12/2022).
Ia menyebut, basis data yang akurat dapat menjamin pendistribusian LPG 3 kilogram benar-benar efektif dan tidak menyulitkan masyarakat.
Mulyanto menambahkan, di satu sisi memang rencana pembatasan distribusi ini harus dilaksanakan, mengingat saat ini beban APBN saat ini cukup berat.
"Persoalannya adalah pada pendataan. Ini masalah serius karena data pemerintah kerap berbeda-beda. Apalagi sekarang akan menggunakan data baru yakni data P3KE," lanjutnya.
Ia menyarankan, sebaiknya pemerintah melakukan sinkronisasi data terlebih dahulu sebelum melakukan uji coba. Kemudian, dilakukan evaluasi sebelum memberlakukan kebijakan ini secara luas.
"Jangan serta-merta diterapkan. Ini bisa kacau di masyarakat," ujar Mulyanto.
Ia menyarankan, pemerintah agar fokus terlebih dahulu terhadap kebijakan pembatasan BBM yang justru tidak terdengar lagi informasinya saat ini.
"Kalau sukses baru dilanjutkan untuk distribusi LPG. Ini perlu sinkronisasi dan persiapan yang matang. Apalagi kita tengah memasuki tahun politik. Jangan sampai menimbulkan kebisingan baru yang tidak perlu," tandasnya.
"Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan dengan matang persoalan teknis ini. Jangan sampai pemberlakuan kebijakan tersebut malah akan menyulitkan masyarakat," ujar Mulyanto melalui keterangan tertulis, Selasa (27/12/2022).
Ia menyebut, basis data yang akurat dapat menjamin pendistribusian LPG 3 kilogram benar-benar efektif dan tidak menyulitkan masyarakat.
Mulyanto menambahkan, di satu sisi memang rencana pembatasan distribusi ini harus dilaksanakan, mengingat saat ini beban APBN saat ini cukup berat.
"Persoalannya adalah pada pendataan. Ini masalah serius karena data pemerintah kerap berbeda-beda. Apalagi sekarang akan menggunakan data baru yakni data P3KE," lanjutnya.
Ia menyarankan, sebaiknya pemerintah melakukan sinkronisasi data terlebih dahulu sebelum melakukan uji coba. Kemudian, dilakukan evaluasi sebelum memberlakukan kebijakan ini secara luas.
"Jangan serta-merta diterapkan. Ini bisa kacau di masyarakat," ujar Mulyanto.
Ia menyarankan, pemerintah agar fokus terlebih dahulu terhadap kebijakan pembatasan BBM yang justru tidak terdengar lagi informasinya saat ini.
"Kalau sukses baru dilanjutkan untuk distribusi LPG. Ini perlu sinkronisasi dan persiapan yang matang. Apalagi kita tengah memasuki tahun politik. Jangan sampai menimbulkan kebisingan baru yang tidak perlu," tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
