Pantau - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta menilai, wacana kenaikan tarif transportasi Commuter Line (KRL) dapat mendorong kenaikan polusi udara di ibu kota.
"Masyarakat akan berpikir ulang untuk menggunakan kendaraan umum karena tarifnya yang naik. Padahal, kendaraan pribadi menjadi salah satu sumber polusi terbesar di Jakarta," kata Pengkampanye Walhi Jakarta Muhammad Aminullah di Jakarta, Minggu (1/1/2023).
Aminullah berpendapat, kenaikan tarif KRL bisa meluncurkan budaya enggan naik kendaraan umum. Apalagi, polusi udara dan kemacetan lalu lintas di Jakarta saat ini masih menjadi masalah yang perlu diselesaikan oleh pemerintah.
Baca Juga: Tarif KRL ‘Orang Kaya’ Naik, Komisi V: Kriterianya Seperti Apa?
Subsidi tiket KRL, lanjutnya, bukan hanya soal bantuan bagi masyarakat mampu atau tidak, tapi lebih kepada dukungan bagi pengguna transportasi publik.
"Karena pengguna transportasi publik telah berperan dalam menekan angka kecelakaan, kemacetan, polusi udara, serta emisi gas rumah kaca," lanjut Amirullah.
Menurutnya, Jakarta sedang bertarung dengan kemacetan dan polusi udara, dan para pengguna transportasi umum telah mengambil peran menjadi salah satu bagian dari pemulihan Jakarta.
Baca Juga: Usai Ramai Tarif KRL untuk Orang Kaya, Menhub Budi Terjatuh Saat Naik Helikopter
"Sudah sepatutnya pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan mendukung hal tersebut, bukan justru mencabut subsidinya," tegasnya.
Amirullah berpendapat, daripada mencabut subsidi KRL bagi kalangan berpenghasilan tinggi, pemerintah sebaiknya mencabut subsidi kendaraan listrik pribadi.
Ia menambahkan, subsidi kendaraan listrik nantinya dapat dialihkan pada peningkatan transportasi listrik yang bersifat massal.
"Selain tidak menjawab persoalan ketergantungan pada kendaraan pribadi, subsidi kendaraan listrik pribadi hanya akan menambah jumlah kendaraan di jalanan," tutupnya.
"Masyarakat akan berpikir ulang untuk menggunakan kendaraan umum karena tarifnya yang naik. Padahal, kendaraan pribadi menjadi salah satu sumber polusi terbesar di Jakarta," kata Pengkampanye Walhi Jakarta Muhammad Aminullah di Jakarta, Minggu (1/1/2023).
Aminullah berpendapat, kenaikan tarif KRL bisa meluncurkan budaya enggan naik kendaraan umum. Apalagi, polusi udara dan kemacetan lalu lintas di Jakarta saat ini masih menjadi masalah yang perlu diselesaikan oleh pemerintah.
Baca Juga: Tarif KRL ‘Orang Kaya’ Naik, Komisi V: Kriterianya Seperti Apa?
Subsidi tiket KRL, lanjutnya, bukan hanya soal bantuan bagi masyarakat mampu atau tidak, tapi lebih kepada dukungan bagi pengguna transportasi publik.
"Karena pengguna transportasi publik telah berperan dalam menekan angka kecelakaan, kemacetan, polusi udara, serta emisi gas rumah kaca," lanjut Amirullah.
Menurutnya, Jakarta sedang bertarung dengan kemacetan dan polusi udara, dan para pengguna transportasi umum telah mengambil peran menjadi salah satu bagian dari pemulihan Jakarta.
Baca Juga: Usai Ramai Tarif KRL untuk Orang Kaya, Menhub Budi Terjatuh Saat Naik Helikopter
"Sudah sepatutnya pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan mendukung hal tersebut, bukan justru mencabut subsidinya," tegasnya.
Amirullah berpendapat, daripada mencabut subsidi KRL bagi kalangan berpenghasilan tinggi, pemerintah sebaiknya mencabut subsidi kendaraan listrik pribadi.
Ia menambahkan, subsidi kendaraan listrik nantinya dapat dialihkan pada peningkatan transportasi listrik yang bersifat massal.
"Selain tidak menjawab persoalan ketergantungan pada kendaraan pribadi, subsidi kendaraan listrik pribadi hanya akan menambah jumlah kendaraan di jalanan," tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
