Pantau - Gubernur Papua Lukas Enembe ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua.
Penangkapan orang nomor satu di Papua tersebut terjadi bentrokan antara relawan dengan polisi di Mako Brimob Papua.
Merujuk temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ada ketidakwajaran penyimpanan dan pengelolaan uang oleh Lukas yang angkanya mencapai ratusan miliar rupiah.
"Dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas Enembe yang kemudian menjadi tersangka bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi satu miliar," kata Mahfud dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Senin (19/9/2022).
Menurut Mahfud, ada 12 laporan analisis PPATK soal dugaan transaksi tidak wajar yang melibatkan Lukas. Buntut temuan itu, PPATK memblokir sejumlah rekening bank dan asuransi yang nominalnya mencapai Rp 71 miliar.
Selain itu, kata Mahfud, ada sejumlah kasus dugaan korupsi lain yang menyeret Lukas yang kini tengah didalami KPK. "Misalnya ratusan miliar dana operasional pimpinan, dana pengelolaan PON (Pekan Olahraga Nasional), kemudian juga adanya manajer pencucian uang yang dilakukan atau dimiliki oleh Lukas Enembe," ujarnya.
Pernyataan Mahfud ini sejalan dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Dalam kesempatan yang sama, Alex bilang, saat ini berkembang narasi seolah-olah KPK melakukan kriminalisasi terhadap Lukas hanya karena uang Rp 1 miliar.
Memang, proses penyelidikan sejauh ini menyangkut uang Rp 1 miliar. Namun, perkara itu masih dikembangkan sehingga jumlahnya sangat mungkin membesar.
"Bahwa dalam proses penyelidikan baru 1 miliar itu yang bisa kami lakukan klarifikasi terhadap saksi maupun dokumen. Tetapi, perkara yang lain itu juga masih kami kembangkan," ujar Alex.
"Ratusan miliar transaksi mencurigakan yang ditemukan PPATK, itu kami dalami semua. Jadi, tidak benar hanya 1 miliar," tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan dua tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua.
“Menindaklanjuti masuknya laporan masyarakat yang selanjutnya dilakukan pengumpulan berbagai informasi dan data valid sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan berlanjut ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/1/2022).
Dua tersangka itu masing-masing Gubernur Papua periode 2013-2018 dan 2018-2023 Lukas Enembe (LE) dan pihak swasta/Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka (RL).
Baca Juga: Belum Sah Jadi Capres PDIP, Ganjar Pranowo Diteriaki Presiden di ‘Hajatan’ Mega
Penangkapan orang nomor satu di Papua tersebut terjadi bentrokan antara relawan dengan polisi di Mako Brimob Papua.
Merujuk temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ada ketidakwajaran penyimpanan dan pengelolaan uang oleh Lukas yang angkanya mencapai ratusan miliar rupiah.
"Dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas Enembe yang kemudian menjadi tersangka bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi satu miliar," kata Mahfud dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Senin (19/9/2022).
Menurut Mahfud, ada 12 laporan analisis PPATK soal dugaan transaksi tidak wajar yang melibatkan Lukas. Buntut temuan itu, PPATK memblokir sejumlah rekening bank dan asuransi yang nominalnya mencapai Rp 71 miliar.
Selain itu, kata Mahfud, ada sejumlah kasus dugaan korupsi lain yang menyeret Lukas yang kini tengah didalami KPK. "Misalnya ratusan miliar dana operasional pimpinan, dana pengelolaan PON (Pekan Olahraga Nasional), kemudian juga adanya manajer pencucian uang yang dilakukan atau dimiliki oleh Lukas Enembe," ujarnya.
Pernyataan Mahfud ini sejalan dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Dalam kesempatan yang sama, Alex bilang, saat ini berkembang narasi seolah-olah KPK melakukan kriminalisasi terhadap Lukas hanya karena uang Rp 1 miliar.
Memang, proses penyelidikan sejauh ini menyangkut uang Rp 1 miliar. Namun, perkara itu masih dikembangkan sehingga jumlahnya sangat mungkin membesar.
"Bahwa dalam proses penyelidikan baru 1 miliar itu yang bisa kami lakukan klarifikasi terhadap saksi maupun dokumen. Tetapi, perkara yang lain itu juga masih kami kembangkan," ujar Alex.
"Ratusan miliar transaksi mencurigakan yang ditemukan PPATK, itu kami dalami semua. Jadi, tidak benar hanya 1 miliar," tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan dua tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua.
“Menindaklanjuti masuknya laporan masyarakat yang selanjutnya dilakukan pengumpulan berbagai informasi dan data valid sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan berlanjut ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/1/2022).
Dua tersangka itu masing-masing Gubernur Papua periode 2013-2018 dan 2018-2023 Lukas Enembe (LE) dan pihak swasta/Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka (RL).
Baca Juga: Belum Sah Jadi Capres PDIP, Ganjar Pranowo Diteriaki Presiden di ‘Hajatan’ Mega
- Penulis :
- Desi Wahyuni
