Pantau - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menyebut, ibu kota negara harus dipisahkan dari segala kepentingan politik.
Hal ini menanggapi polemik terkait proyek sodetan Sungai Ciliwung yang disebut Presiden Joko Widodo mangkrak selama 6 tahun.
"Sebaiknya memang ibu kota ini harus dipisahkan dari konflik politik rutin," ujar Fahri, Rabu (25/1/2023).
Menurut Fahri, pengelolaan ibu kota negara di masa depan harus dipisahkan dari politik praktis dan konflik kepentingan. Hal ini, lanjutnya, agar pembangunan ibu kota fokus bertujuan untuk menjalankan roda pemerintahan.
"Ada semacam level politik tertentu yang memungkinkan satu kebijakan publik tidak bisa dieksekusi di ibu kota dan akhirnya itu menjadi problem," imbuhnya.
Fahri menambahkan, sejauh ini Indonesia masih banyak menggunakan gedung pemerintahan yang berasal dari peninggalan Belanda. Salah satunya, yakni Istana Negara.
"Kalau kita bicara istana pemerintah, itu adalah rumah dari pemilik perusahaan-perusahaan zaman Belanda dulu, baik yang di Bogor maupun yang di Istana Merdeka," tutupnya.
Untuk itu, ia mendorong agar ibu kota negara yang baru harus mampu membangun konsep yang baik agar tidak menimbulkan kontroversi dan kegaduhan.
Hal ini menanggapi polemik terkait proyek sodetan Sungai Ciliwung yang disebut Presiden Joko Widodo mangkrak selama 6 tahun.
"Sebaiknya memang ibu kota ini harus dipisahkan dari konflik politik rutin," ujar Fahri, Rabu (25/1/2023).
Menurut Fahri, pengelolaan ibu kota negara di masa depan harus dipisahkan dari politik praktis dan konflik kepentingan. Hal ini, lanjutnya, agar pembangunan ibu kota fokus bertujuan untuk menjalankan roda pemerintahan.
"Ada semacam level politik tertentu yang memungkinkan satu kebijakan publik tidak bisa dieksekusi di ibu kota dan akhirnya itu menjadi problem," imbuhnya.
Fahri menambahkan, sejauh ini Indonesia masih banyak menggunakan gedung pemerintahan yang berasal dari peninggalan Belanda. Salah satunya, yakni Istana Negara.
"Kalau kita bicara istana pemerintah, itu adalah rumah dari pemilik perusahaan-perusahaan zaman Belanda dulu, baik yang di Bogor maupun yang di Istana Merdeka," tutupnya.
Untuk itu, ia mendorong agar ibu kota negara yang baru harus mampu membangun konsep yang baik agar tidak menimbulkan kontroversi dan kegaduhan.
- Penulis :
- Aditya Andreas
