Pantau - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda menjamin, tak ada unsur politis pada wacana perpanjangan jabatan kepala desa.
Ia menyampaikan, wacana itu murni berasal dari asosiasi kepala desa sejak tahun lalu.
"Jadi enggak ada, enggak terkait langsung dengan politik. Tidak terkait dengan politisasi, terkait menjelang pemilu," kata Huda di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/1/2023).
Baca Juga: Dikasih Hati Minta Jantung, Kades Ngotot minta Masa Jabatan 27 Tahun
Ia menegaskan, Fraksi PKB di DPR mendukung usulan tersebut. Menurutnya, meski masa jabatan diperpanjang 9 tahun, namun maksimal hanya dua kali periode.
"Jadi jatuh tahunnya sama-sama 18 tahun. Jadi kami sudah menghitung, menganalisa, dan survei beberapa kali," lanjutnya.
Ketua Komisi X DPR RI itu menilai, perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun dalam satu periode penting untuk efektivitas kerja pemerintah desa.
Baca Juga: LMND: Ketika Jabatan Kades Diperpanjang Akan Hasilkan Ketimpangan di Desa
Ia meyakini, usulan itu bisa menjadi solusi dari konflik politik pada Pilkades yang bisa bertahan lama hingga tiga sampai empat tahun.
"Saya tahu suasananya bagaimana konflik pasca-pilkades menyelesaikan psikologis dan pertarungan sisa pertarungan politik itu bisa tiga-empat tahun," pungkasnya.
Ia menyampaikan, wacana itu murni berasal dari asosiasi kepala desa sejak tahun lalu.
"Jadi enggak ada, enggak terkait langsung dengan politik. Tidak terkait dengan politisasi, terkait menjelang pemilu," kata Huda di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/1/2023).
Baca Juga: Dikasih Hati Minta Jantung, Kades Ngotot minta Masa Jabatan 27 Tahun
Ia menegaskan, Fraksi PKB di DPR mendukung usulan tersebut. Menurutnya, meski masa jabatan diperpanjang 9 tahun, namun maksimal hanya dua kali periode.
"Jadi jatuh tahunnya sama-sama 18 tahun. Jadi kami sudah menghitung, menganalisa, dan survei beberapa kali," lanjutnya.
Ketua Komisi X DPR RI itu menilai, perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun dalam satu periode penting untuk efektivitas kerja pemerintah desa.
Baca Juga: LMND: Ketika Jabatan Kades Diperpanjang Akan Hasilkan Ketimpangan di Desa
Ia meyakini, usulan itu bisa menjadi solusi dari konflik politik pada Pilkades yang bisa bertahan lama hingga tiga sampai empat tahun.
"Saya tahu suasananya bagaimana konflik pasca-pilkades menyelesaikan psikologis dan pertarungan sisa pertarungan politik itu bisa tiga-empat tahun," pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
