Pantau - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, tidak ada ruang bagi paham Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia.
Hal ini ia tegaskan saat membuka acara musyawarah adat nasional Lembaga Tinggi Masyarakat Adat RI (LEMTARI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurut Bamsoet, sapaan akrabnya, modernisasi yang sedang berkembang di dunia global, tidak boleh mereduksi budaya dan adat istiadat yang telah berlaku sejak dahulu di Indonesia.
Baca Juga: Banyak WNA di Bali Bikin Onar, Bamsoet: Tindak Tegas!
"Kecuali untuk urusan LGBT, kita tidak ada tawar menawar, kita harus menolaknya," tegas Bamsoet, Senin (20/3/2023).
Bamsoet menegaskan, identitas budaya adalah ciri khas dan jati diri bangsa yang harus dihormati. Untuk itu, ia mendorong agar pembangunan daerah tetap harus menjaga adat istiadat setempat.
"Dalam kaitan ini, penataan dan pembangunan daerah haruslah diimplementasikan dengan tetap menjaga dan memelihara adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah," lanjutnya.
Baca Juga: Pemprov DKI Luncurkan Program Pasar Murah, Bisa Tangkal Kenaikan Sembako Jelang Ramadan?
Sebagai informasi, DPR RI bersama pemerintah sedang berupaya untuk merancang tentang RUU Masyarakat dan Hukum Adat. Bahkan, RUU ini telah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023.
Hal ini untuk memperkuat posisi hukum adat di Indonesia, mengingat banyaknya suku dan budaya dari masyarakat yang tersebar di tanah air.
Hal ini ia tegaskan saat membuka acara musyawarah adat nasional Lembaga Tinggi Masyarakat Adat RI (LEMTARI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurut Bamsoet, sapaan akrabnya, modernisasi yang sedang berkembang di dunia global, tidak boleh mereduksi budaya dan adat istiadat yang telah berlaku sejak dahulu di Indonesia.
Baca Juga: Banyak WNA di Bali Bikin Onar, Bamsoet: Tindak Tegas!
"Kecuali untuk urusan LGBT, kita tidak ada tawar menawar, kita harus menolaknya," tegas Bamsoet, Senin (20/3/2023).
Bamsoet menegaskan, identitas budaya adalah ciri khas dan jati diri bangsa yang harus dihormati. Untuk itu, ia mendorong agar pembangunan daerah tetap harus menjaga adat istiadat setempat.
"Dalam kaitan ini, penataan dan pembangunan daerah haruslah diimplementasikan dengan tetap menjaga dan memelihara adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah," lanjutnya.
Baca Juga: Pemprov DKI Luncurkan Program Pasar Murah, Bisa Tangkal Kenaikan Sembako Jelang Ramadan?
Sebagai informasi, DPR RI bersama pemerintah sedang berupaya untuk merancang tentang RUU Masyarakat dan Hukum Adat. Bahkan, RUU ini telah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023.
Hal ini untuk memperkuat posisi hukum adat di Indonesia, mengingat banyaknya suku dan budaya dari masyarakat yang tersebar di tanah air.
- Penulis :
- Aditya Andreas
