Pantau.com - Barisan Emak-emak Militan (BEM) berdemo di depan kantor KPU pada Senin 3 Agustus 2018. Emak-emak ini menuntut Joko Widodo mundur dari jabatannya sebagai presiden karena akan kembali maju pada pilpres.
Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan Eriko Sotarduga mengatakan, tak ada satu pun aturan yang dilanggar oleh Presiden Jokowi dalam mengikuti Pilpres 2019 seperti yang dituntutkan oleh barisan emak-emak militan itu.
"Kalau saya lihat apa ada yang dilanggar dari aturan itu? Kan enggak ada," ucap Eriko ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/9/2018).
Meski begitu, Eriko menilai para emak-emak yang berdemo di depan KPU menuntut Presiden untuk mengambil cuti atau berhenti selama mengikuti kontestasi Pilpres merupakan hal yang wajar.
Baca juga: Begini Aturan Surat Arahan Kegiatan Deklarasi Politik Milik Polri
Ia menduga hal itu dilakukan sengaja hanya untuk membuat viral di media sosial agar Jokowi terlihat seolah-olah melanggar aturan."Ada hal yang dilanggar kan tidak juga. Ini kan hal yang memang di manapun ada berada, di Amerika juga kampanye apa harus cuti harus berhenti juga, kan tidak. Kan pak Jokowi juga tidak memanfaatkan ini menjadi kampanye yang mendahului kan tidak," ungkapnya.Lebih lanjut, Eriko kembali menegaskan bahwa tak ada yang perlu dikhawatirkan dari adanya sejumlah tuntutan yang dilayangkan barisan emak-emak militan itu. Akan tetapi, pihaknya tetap menerima apa yang disampaikan oleh emak-emak itu."Jadi tidak ada hal yang menurut kami harus diubah, mengikuti apa yang disampaikan. Namanya pendapat kan kita harus menerima itu boleh-boleh saja," pungkasnya.Sekadar informasi sebelumnya, Barisan Emak-emak Militan (BEM) berdemo di depan kantor KPU. Emak-emak ini menuntut Joko Widodo mundur dari jabatan presiden karena akan kembali maju pada pilpres.
Baca juga: Hasil Survei Y-Publica: Jokowi vs Prabowo, Adu Kuat Nu dengan Muhammadiyah-FPI Dengan menaiki mobil komando, emak-emak ini menyerukan agar Jokowi mundur dari posisi presiden. Hal tersebut dikarenakan saat ini Jokowi telah terdaftar sebagai capres pada Pemilu 2019."Presiden harus mundur karena sudah jadi capres. Mundur lebih terhormat, lebih menyelamatkan demokrasi," ujar koordinator aksi Tri Erniyanti dalam orasinya.
- Penulis :
- Sigit Rilo Pambudi
