Pantau - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan sekaligus Menteri PANRB ad interim, Moh Mahfud MD, meminta semua kantor pemerintah, yakni kantor kementerian/lembaga non-kementerian/BUMN/TNI/Polri, menunda acara halal bihalal. Hal itu ia sampaikan melalui akun Instagramnya.
"Jika merencanakan halal bihalal dan semacamnya supaya ditunda sampai awal pekan kedua setelah Hari Raya Idul Fitri 1444 H," kata Mahfud dikutip pada Senin (12/4/2023).
Mahfud menuturkan pada pekan pertama (tanggal 24-1 Mei 2023) supaya tidak diadakan acara halal bihalal dan lain-lain (syawalan, reunian, dan sejenisnya) di tempat-tempat tersebut. Setelah rentang waktu itu (2 Mei 2023), lanjut dia, baru boleh mulai diadakan.
"Surat resmi akan segera dikirim ke kantor dan instansi masing-masing," kata Mahfud.
Sebelumnya Presiden Jokowi sempat melarang para menteri, pejabat negara dan para ASN untuk tidak melakukan buka puasa bersama. Halal bi halal sendiri merupakan tradisi silaturahmi di masyarakat Indonesia pada saat Idul Fitri.
"Jika merencanakan halal bihalal dan semacamnya supaya ditunda sampai awal pekan kedua setelah Hari Raya Idul Fitri 1444 H," kata Mahfud dikutip pada Senin (12/4/2023).
Mahfud menuturkan pada pekan pertama (tanggal 24-1 Mei 2023) supaya tidak diadakan acara halal bihalal dan lain-lain (syawalan, reunian, dan sejenisnya) di tempat-tempat tersebut. Setelah rentang waktu itu (2 Mei 2023), lanjut dia, baru boleh mulai diadakan.
"Surat resmi akan segera dikirim ke kantor dan instansi masing-masing," kata Mahfud.
Sebelumnya Presiden Jokowi sempat melarang para menteri, pejabat negara dan para ASN untuk tidak melakukan buka puasa bersama. Halal bi halal sendiri merupakan tradisi silaturahmi di masyarakat Indonesia pada saat Idul Fitri.
- Penulis :
- Syahrul Ansyari
