Pantau - Ketua Umum Jaringan Merah Putih 08 Poltak Agustinus Sinaga menilai sikap diplomasi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di KTT Pertahanan Dialog Shangri-La di Singapura, bak macan Asia. Paparan Menhan dihadapan perwakilan negara sahabat begitu percaya diri seperti Presiden pertama Indonesia Soekarno.
"Pak prabowo dengan sangat percaya diri berbicara terkait sikap Indonesia akan perdamaian dunia. Sehingga kerinduan rakyat Indonesia atas sosok Diplomasi Soekarno yang membuat Indonesia sebagai Macan Asia menjadi terobati," ujarnya kepada Pantau.com melalui pesan singkatnya Rabu (7/6/2023).
Aktivis ini juga menilai Prabowo sosok pemimpin yang tidak bisa di dikte negara lain. Paparan Prabowo menjadi Pembicara dalam KTT tersebut menuai perhatian Internasional dan Nasional.
Usulan perdamaian yang di ungkapkan Prabowo dalam dialog tersebut merupakan bagian dari Politik Internasional Indonesia yang bebas dan aktif yang selaras dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang tegas berbunyi “ Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas Dunia harus di hapuskan, karena tidak sesuai dengan Pri kemanusiaan dan Pri Keadialan.
"Dalam hal ini, kita sebagai anak bangsa harus dukung langkah Prabowo yang membawa prinsip perdamaian dunia terkait politik Internasional Indonesia yang bebas aktif," tegasnya lagi.
Jika menonton tayangan saat Prabowo menjawab pertanyaan - pertanyaan kritis dari perwakilan negara lain, pemaparan usulan perdamaian dan penjelasannya soal Resolusi konflik terlihat jelas bahwa Prabowo sedang menjaga wibawa negara Republik Indonesia dan usulan perdamaian yang ditawarkan memenuhi kaidah dan prinsip prinsip hukum internasional.
Ini semakin memperjelas serta menunjukkan kelas, kapasitas dan kapabilitas Prabowo dalam membaca geopolitik internasional," ujar Alumni UKI ini.
Sebelumnya Prabowo menghadiri IISS Shang-ri La Dialogue 2023 di Singapura pada Sabtu (3/6/2023) di mana dirinya sempat menyampaikan sejumlah usulan untuk resolusi damai atas konflik yang terjadi menyusul invasi Rusia ke Ukraina sejak Februari 2022.
Menhan menyampaikan setidaknya empat usulan yakni gencatan senjata di titik-titik konflik, penarikan mundur pasukan kedua pihak sejauh 15 kilometer untuk menciptakan zona demiliterisasi, pengutusan pasukan pemantau perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan penyelenggaraan referendum oleh PBB di wilayah-wilayah yang oleh Prabowo disebut sebagai “daerah sengketa”.
“PBB perlu mengatur dan melaksanakan referendum di wilayah-wilayah sengketa untuk memastikan secara obyektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah sengketa tersebut,” kata Prabowo pada Sabtu (3/6/2023).
Sentilan Jokowi?
Usulan resolusi konflik Rusia-Ukraina yang sempat disampaikan Prabowo menjadi sorotan publik, termasuk kalangan internasional.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa usulan yang dilontarkan Menhan dalam forum Institut Internasional untuk Studi Strategis (IISS) Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura pada akhir pekan lalu merupakan proposal dari yang bersangkutan dan bukan mengatasnamakan Pemerintah Indonesia.
“Itu dari Pak Prabowo sendiri, tapi saya belum bertemu dengan Pak Prabowo,” kata Jokowi dalam sesi jumpa pers seusai pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI Perjuangan di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023).
"Pak prabowo dengan sangat percaya diri berbicara terkait sikap Indonesia akan perdamaian dunia. Sehingga kerinduan rakyat Indonesia atas sosok Diplomasi Soekarno yang membuat Indonesia sebagai Macan Asia menjadi terobati," ujarnya kepada Pantau.com melalui pesan singkatnya Rabu (7/6/2023).
Aktivis ini juga menilai Prabowo sosok pemimpin yang tidak bisa di dikte negara lain. Paparan Prabowo menjadi Pembicara dalam KTT tersebut menuai perhatian Internasional dan Nasional.
Usulan perdamaian yang di ungkapkan Prabowo dalam dialog tersebut merupakan bagian dari Politik Internasional Indonesia yang bebas dan aktif yang selaras dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang tegas berbunyi “ Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas Dunia harus di hapuskan, karena tidak sesuai dengan Pri kemanusiaan dan Pri Keadialan.
"Dalam hal ini, kita sebagai anak bangsa harus dukung langkah Prabowo yang membawa prinsip perdamaian dunia terkait politik Internasional Indonesia yang bebas aktif," tegasnya lagi.
Jika menonton tayangan saat Prabowo menjawab pertanyaan - pertanyaan kritis dari perwakilan negara lain, pemaparan usulan perdamaian dan penjelasannya soal Resolusi konflik terlihat jelas bahwa Prabowo sedang menjaga wibawa negara Republik Indonesia dan usulan perdamaian yang ditawarkan memenuhi kaidah dan prinsip prinsip hukum internasional.
Ini semakin memperjelas serta menunjukkan kelas, kapasitas dan kapabilitas Prabowo dalam membaca geopolitik internasional," ujar Alumni UKI ini.
Sebelumnya Prabowo menghadiri IISS Shang-ri La Dialogue 2023 di Singapura pada Sabtu (3/6/2023) di mana dirinya sempat menyampaikan sejumlah usulan untuk resolusi damai atas konflik yang terjadi menyusul invasi Rusia ke Ukraina sejak Februari 2022.
Menhan menyampaikan setidaknya empat usulan yakni gencatan senjata di titik-titik konflik, penarikan mundur pasukan kedua pihak sejauh 15 kilometer untuk menciptakan zona demiliterisasi, pengutusan pasukan pemantau perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan penyelenggaraan referendum oleh PBB di wilayah-wilayah yang oleh Prabowo disebut sebagai “daerah sengketa”.
“PBB perlu mengatur dan melaksanakan referendum di wilayah-wilayah sengketa untuk memastikan secara obyektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah sengketa tersebut,” kata Prabowo pada Sabtu (3/6/2023).
Sentilan Jokowi?
Usulan resolusi konflik Rusia-Ukraina yang sempat disampaikan Prabowo menjadi sorotan publik, termasuk kalangan internasional.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa usulan yang dilontarkan Menhan dalam forum Institut Internasional untuk Studi Strategis (IISS) Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura pada akhir pekan lalu merupakan proposal dari yang bersangkutan dan bukan mengatasnamakan Pemerintah Indonesia.
“Itu dari Pak Prabowo sendiri, tapi saya belum bertemu dengan Pak Prabowo,” kata Jokowi dalam sesi jumpa pers seusai pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDI Perjuangan di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023).
- Penulis :
- Desi Wahyuni
