Pantau – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah menjadi Energi Terbarukan. Agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara efisien tanpa menimbulkan dampak baru ke depannya.
“Semoga kerja sama dengan PLN ini, secara perlahan dapat membantu mengatasi permasalahan lingkungan melalui RDF. Kita menyadari, diperlukan perubahan pola pengelolaan sampah, dari pola kumpul-angkut-buang menjadi pemanfaatan sampah sebagai sumber daya,” kata Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ditemui di Balai Kota, Jakarta, Kamis (8/6/2023).
Heru mengatakan upaya kerja sama dalam mengelola lingkungan, terutama sampah, harus diselesaikan secara kolektif dan didukung oleh masyarakat Jakarta. Hal ini karena Jakarta merupakan barometer nasional.
“Sehingga menjadi contoh dalam pengelolaan sampah yang baik agar sampah dapat menjadi sumber daya, sekaligus meningkatkan ketahanan energi, dan mengurangi emisi gas rumah kaca,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan pihaknya berkomitmen dalam transisi energi di Indonesia melalui peningkatan bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Hal itu telah dilakukan dengan berbagai inisiatif, misalnya PLN sudah membuat roadmap untuk beralih ke energi hijau sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
“Secara prinsip, kami ingin memastikan kehidupan generasi masa depan lebih baik lagi. Salah satu yang dilakukan saat ini adalah dengan mengatasi pemanasan global atau efek rumah kaca melalui transisi energi dari fosil ke energi terbarukan,” ujar Darmawan.
Menurut Darmawan, targetnya adalah 51,6 persen tambahan pembangkit berbasis EBT atau sekitar 20,9 gigawatt (GW) hingga 2030, termasuk mengunakan BBJP dari hasil pengolahan sampah sebagai co-firing PLTU.
“BBJP ini adalah bagian dari energi terbarukan karena nol emisi. Sehingga, BBJP ini dapat menjadi salah satu solusinya,” tutur Darmawan.
Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara (PT PLN Persero) dalam rangka percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan (new renewable energy). Percepatan ini dilakukan dengan pengelolaan sampah menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) yang dapat dimanfaatkan oleh sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai sumber energi.
Kerja sama ini dilatarbelakangi atas permasalahan sampah di DKI Jakarta, di mana per harinya menghasilkan sampah lebih dari 7.500 ton. Pemprov DKI Jakarta berupaya menyediakan berbagai jenis fasilitas pengolahan sampah, baik fasilitas pengolahan yang menghasilkan Refused Derived Fuel (RDF), maupun fasilitas pengolahan BBJP seperti yang dikerjasamakan dengan PT PLN ini, bahkan PLN turut mendukung pembangunan fasilitas tersebut melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
“Semoga kerja sama dengan PLN ini, secara perlahan dapat membantu mengatasi permasalahan lingkungan melalui RDF. Kita menyadari, diperlukan perubahan pola pengelolaan sampah, dari pola kumpul-angkut-buang menjadi pemanfaatan sampah sebagai sumber daya,” kata Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ditemui di Balai Kota, Jakarta, Kamis (8/6/2023).
Heru mengatakan upaya kerja sama dalam mengelola lingkungan, terutama sampah, harus diselesaikan secara kolektif dan didukung oleh masyarakat Jakarta. Hal ini karena Jakarta merupakan barometer nasional.
“Sehingga menjadi contoh dalam pengelolaan sampah yang baik agar sampah dapat menjadi sumber daya, sekaligus meningkatkan ketahanan energi, dan mengurangi emisi gas rumah kaca,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan pihaknya berkomitmen dalam transisi energi di Indonesia melalui peningkatan bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Hal itu telah dilakukan dengan berbagai inisiatif, misalnya PLN sudah membuat roadmap untuk beralih ke energi hijau sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).
“Secara prinsip, kami ingin memastikan kehidupan generasi masa depan lebih baik lagi. Salah satu yang dilakukan saat ini adalah dengan mengatasi pemanasan global atau efek rumah kaca melalui transisi energi dari fosil ke energi terbarukan,” ujar Darmawan.
Menurut Darmawan, targetnya adalah 51,6 persen tambahan pembangkit berbasis EBT atau sekitar 20,9 gigawatt (GW) hingga 2030, termasuk mengunakan BBJP dari hasil pengolahan sampah sebagai co-firing PLTU.
“BBJP ini adalah bagian dari energi terbarukan karena nol emisi. Sehingga, BBJP ini dapat menjadi salah satu solusinya,” tutur Darmawan.
Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara (PT PLN Persero) dalam rangka percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan (new renewable energy). Percepatan ini dilakukan dengan pengelolaan sampah menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) yang dapat dimanfaatkan oleh sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai sumber energi.
Kerja sama ini dilatarbelakangi atas permasalahan sampah di DKI Jakarta, di mana per harinya menghasilkan sampah lebih dari 7.500 ton. Pemprov DKI Jakarta berupaya menyediakan berbagai jenis fasilitas pengolahan sampah, baik fasilitas pengolahan yang menghasilkan Refused Derived Fuel (RDF), maupun fasilitas pengolahan BBJP seperti yang dikerjasamakan dengan PT PLN ini, bahkan PLN turut mendukung pembangunan fasilitas tersebut melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
#Pemprov DKI Jakarta#heru budi hartono#Energi Terbarukan#Pj Gubenur Jakarta#Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo
- Penulis :
- Yohanes Abimanyu
