Pantau – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mendukung keputusan Presiden Joko Widodo soal melarang ekspor bauksit per 10 Juni 2023. Larangan ekspor bauksit merupakan strategi pemerintah untuk mengoptimalkan hilirisasi industri mineral di Indonesia.
“Ya saya kira ini (larangan ekspor bauksit) keputusan yang bagus. Bagaimanapun pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Jokowi ini ingin mewujudkan hilirisasi, dan larangan ekspor bauksit ini wujud konkretnya,” kata Muhaimin dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Selasa (13/6/2023).
Cak imin mengatakan pihaknya mendorong pemerintah untuk mencari solusi atas lambannya pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter.
“Pemerintah saya harap bisa duduk bersama pengusaha khusus membahas masalah smelter. Apakah perlu relaksasi pendanaan misalnya ini harus dibicarakan. Memang kita tahu biaya membangun smelter ini begitu mahal,” ujarnya.
Dikatakan Cak Imimin, pihaknya mendorong para pengusaha untuk bersinergi mewujudkan hilirisasi industri di Indonesia. Sebab menurutnya, hilirisasi menjadi kunci kemajuan ekonomi nasional.
“Memang tantangan kita ini adalah soal komitmen bersama. Nah ini PR besar yang harus dibangun kuat. Kalau semua sudah satu frame, saya yakin Indonesia bisa lebih cepat maju, apalagi hilirisasi ini terbukti menjadi prime mover perekonomian nasional,” tandasnya.
Sebelumnya Presiden Jokowi menyoroti persoalan ekspor mineral mentah. Jokowi menyampaikan Indonesia sudah ratusan tahun melakukan ekspor barang mentah tersebut.
Bagi Jokowi, kegiatan ekspor mineral mentah yang terjadi selama ini sangat menguntungkan negara lain. Pasalnya, negara tersebut dapat mengolah bahan mentah dan membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang.
Sementara Indonesia masih terbuai dengan ekspor mineral mentah sehingga nilai tambah yang diperoleh sangat minim. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan keuntungan, pemerintah akan melarang kegiatan ekspor mineral mentah secara bertahap, dimulai dari nikel dan bauksit. Selanjutnya, pemerintah juga akan melarang ekspor tembaga serta timah.
“Ya saya kira ini (larangan ekspor bauksit) keputusan yang bagus. Bagaimanapun pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Jokowi ini ingin mewujudkan hilirisasi, dan larangan ekspor bauksit ini wujud konkretnya,” kata Muhaimin dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Selasa (13/6/2023).
Cak imin mengatakan pihaknya mendorong pemerintah untuk mencari solusi atas lambannya pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter.
“Pemerintah saya harap bisa duduk bersama pengusaha khusus membahas masalah smelter. Apakah perlu relaksasi pendanaan misalnya ini harus dibicarakan. Memang kita tahu biaya membangun smelter ini begitu mahal,” ujarnya.
Dikatakan Cak Imimin, pihaknya mendorong para pengusaha untuk bersinergi mewujudkan hilirisasi industri di Indonesia. Sebab menurutnya, hilirisasi menjadi kunci kemajuan ekonomi nasional.
“Memang tantangan kita ini adalah soal komitmen bersama. Nah ini PR besar yang harus dibangun kuat. Kalau semua sudah satu frame, saya yakin Indonesia bisa lebih cepat maju, apalagi hilirisasi ini terbukti menjadi prime mover perekonomian nasional,” tandasnya.
Sebelumnya Presiden Jokowi menyoroti persoalan ekspor mineral mentah. Jokowi menyampaikan Indonesia sudah ratusan tahun melakukan ekspor barang mentah tersebut.
Bagi Jokowi, kegiatan ekspor mineral mentah yang terjadi selama ini sangat menguntungkan negara lain. Pasalnya, negara tersebut dapat mengolah bahan mentah dan membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang.
Sementara Indonesia masih terbuai dengan ekspor mineral mentah sehingga nilai tambah yang diperoleh sangat minim. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan keuntungan, pemerintah akan melarang kegiatan ekspor mineral mentah secara bertahap, dimulai dari nikel dan bauksit. Selanjutnya, pemerintah juga akan melarang ekspor tembaga serta timah.
#PKB#Presiden Joko Widodo#Abdul Muhaimin Iskandar#Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)#Larangan Ekspor Bauksit
- Penulis :
- Yohanes Abimanyu
