Pantau - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan Mahkamah Konstitusi (MK) agar menjadi teladan dalam konsistensi menegakkan konstitusi.
Ia berharap, keputusan MK nantinya tidak mencederai kedaulatan yang diberikan kepada rakyat dengan memutus mengubah sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup.
“MK hendaknya tetap konsisten dengan keputusannya sendiri yang diputuskan pada tahun 2008 yang justru mengubah sistem pemilu dari tertutup menjadi proporsional terbuka,” kata HNW, sapaan akrabnya, Selasa (13/6/2023).
HNW menegaskan, kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 juga lebih sesuai diterapkan dengan sistem pemilu terbuka, bukan dengan sistem tertutup.
“Jadi, Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 itu sudah sangat tegas bahwa yang dipilih oleh rakyat pemilik kedaulatan adalah calon Anggota DPR, DPRD, dan lain-lain, bukan mencoblos tanda gambar partai saja,” lanjutnya.
Selain itu, HNW mengatakan, MK seharusnya juga mendengarkan suara mayoritas masyarakat Indonesia yang menginginkan pemilu dilaksanakan tetap dengan sistem proporsional terbuka.
“Bahkan, puluhan tokoh nasional juga telah mengirimkan pendapat sebagai amicus curiae (sahabat pengadilan) ke MK, agar MK konsisten dalam keputusannya,” terang HNW.
Oleh karena itu, lanjutnya, putusan MK harusnya konsisten dengan ketentuan Konstitusi sehingga sesuai dengan sikap mayoritas rakyat pemilih, parpol peserta Pemilu di DPR, serta prinsip musyawarah mufakat sebagaimana ketentuan sila keempat dari Pancasila.
“Agar rakyat makin percaya dengan demokrasi dan konstitusi. Agar hasil Pemilu (Pileg dan Pilpres) benar-benar legitimate dan diterima rakyat dengan legowo,” tandasnya.
Ia berharap, keputusan MK nantinya tidak mencederai kedaulatan yang diberikan kepada rakyat dengan memutus mengubah sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup.
“MK hendaknya tetap konsisten dengan keputusannya sendiri yang diputuskan pada tahun 2008 yang justru mengubah sistem pemilu dari tertutup menjadi proporsional terbuka,” kata HNW, sapaan akrabnya, Selasa (13/6/2023).
HNW menegaskan, kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 juga lebih sesuai diterapkan dengan sistem pemilu terbuka, bukan dengan sistem tertutup.
“Jadi, Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 itu sudah sangat tegas bahwa yang dipilih oleh rakyat pemilik kedaulatan adalah calon Anggota DPR, DPRD, dan lain-lain, bukan mencoblos tanda gambar partai saja,” lanjutnya.
Selain itu, HNW mengatakan, MK seharusnya juga mendengarkan suara mayoritas masyarakat Indonesia yang menginginkan pemilu dilaksanakan tetap dengan sistem proporsional terbuka.
“Bahkan, puluhan tokoh nasional juga telah mengirimkan pendapat sebagai amicus curiae (sahabat pengadilan) ke MK, agar MK konsisten dalam keputusannya,” terang HNW.
Oleh karena itu, lanjutnya, putusan MK harusnya konsisten dengan ketentuan Konstitusi sehingga sesuai dengan sikap mayoritas rakyat pemilih, parpol peserta Pemilu di DPR, serta prinsip musyawarah mufakat sebagaimana ketentuan sila keempat dari Pancasila.
“Agar rakyat makin percaya dengan demokrasi dan konstitusi. Agar hasil Pemilu (Pileg dan Pilpres) benar-benar legitimate dan diterima rakyat dengan legowo,” tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
