Pantau - Komisi V DPR RI akan segera menjadwalkan rapat bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Rapat tersebut direncanakan digelar dalam rangka membahas rencana Pemerintah menggunakan tenaga kerja yang berasal dari Warga Negara Asing (WNA) sebagai pengawas proyek untuk mengawal proses pembangunan IKN Nusantara.
“Pak Dirjen walaupun ini bukan bagian utama dari Jasa Konstruksi, tapi soal pengawas kegiatan di IKN itu dari tenaga asing itu memang menjadi isu yang hangat Pak setidaknya dua minggu terakhir," ucap Wakil Ketua Komisi V DPR RI yang dikutip, Rabu (21/6/2023).
"Ini kami yang selaku membidangi infrastruktur ini kami juga bertanya-tanya ini Pak. Apakah masih kurang cukup mampu tenaga dari kita sendiri untuk melakukan pengawasan di IKN?,” tegasnya.
Lasarus menuturkan, Pemerintah sebelumnnya memastikan jika tenaga kerja untuk konstruksi pembangun IKN diambil dari dalam negeri. Dirinya juga menyinggung bahwa sumber daya manusia yang dimiliki negeri sendiri tidak dipercayai oleh pemerintah.
“Kalau penjelasan dari Pemerintah kan katanya untuk memastikan (pembangunan IKN). Apakah masih kurang pasti kalau tenaganya diambil dari dalam negeri? Saya rasa ini menurut saya Pak, bukan kita ngompori, ini ‘tamparan’ buat Kementerian PU (PUPR) Pak," tuturnya.
"Saya rasa ini juga menunjukkan kualitas kita hari ini sampai dimana gitu loh, Pak. Bahwa kualitas kita sendiri belum berada pada titik yang bisa menyakinkan bangsa kita sendiri,” pungkas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Diketahui, Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi dari Politisi Fraksi Partai Gerindra juga saat rapat menyinggung keterlibatan tenaga kerja asing dalam proyek IKN.
"Ini IKN menyedot anggaran yang begitu besar, tapi tiba-tiba muncul wacana pekerja asing masuk ke IKN misalnya. Ini saya kira miris, kalau kebutuhan non skill tanda kutip harus tenaga asing kan sayang," jelas.
Mulyadi mendorong Pemerintah untuk menyiapkan pelatihan mengasah kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM). Pelatihan SDM tersebut, tandas Mulyadi, juga diharapkan bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk pembangunan dan percepatan proyek IKN.
"Saya beberapa kali naik kereta LRT di Singapura, Kuala Lumpur, ternyata banyaknya insinyur-insinyur Indonesia. Padahal negara kita sedang membangun dan membutuhkan mereka tapi kenapa nggak kerja di Indonesia, ah kita nggak dihargai, loh kan mengagetkan. Sementara negara lain menyerap mereka, kita malah mau mendatangkan tenaga asing," bebernya.
Rapat tersebut direncanakan digelar dalam rangka membahas rencana Pemerintah menggunakan tenaga kerja yang berasal dari Warga Negara Asing (WNA) sebagai pengawas proyek untuk mengawal proses pembangunan IKN Nusantara.
“Pak Dirjen walaupun ini bukan bagian utama dari Jasa Konstruksi, tapi soal pengawas kegiatan di IKN itu dari tenaga asing itu memang menjadi isu yang hangat Pak setidaknya dua minggu terakhir," ucap Wakil Ketua Komisi V DPR RI yang dikutip, Rabu (21/6/2023).
"Ini kami yang selaku membidangi infrastruktur ini kami juga bertanya-tanya ini Pak. Apakah masih kurang cukup mampu tenaga dari kita sendiri untuk melakukan pengawasan di IKN?,” tegasnya.
Lasarus menuturkan, Pemerintah sebelumnnya memastikan jika tenaga kerja untuk konstruksi pembangun IKN diambil dari dalam negeri. Dirinya juga menyinggung bahwa sumber daya manusia yang dimiliki negeri sendiri tidak dipercayai oleh pemerintah.
“Kalau penjelasan dari Pemerintah kan katanya untuk memastikan (pembangunan IKN). Apakah masih kurang pasti kalau tenaganya diambil dari dalam negeri? Saya rasa ini menurut saya Pak, bukan kita ngompori, ini ‘tamparan’ buat Kementerian PU (PUPR) Pak," tuturnya.
"Saya rasa ini juga menunjukkan kualitas kita hari ini sampai dimana gitu loh, Pak. Bahwa kualitas kita sendiri belum berada pada titik yang bisa menyakinkan bangsa kita sendiri,” pungkas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Diketahui, Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi dari Politisi Fraksi Partai Gerindra juga saat rapat menyinggung keterlibatan tenaga kerja asing dalam proyek IKN.
"Ini IKN menyedot anggaran yang begitu besar, tapi tiba-tiba muncul wacana pekerja asing masuk ke IKN misalnya. Ini saya kira miris, kalau kebutuhan non skill tanda kutip harus tenaga asing kan sayang," jelas.
Mulyadi mendorong Pemerintah untuk menyiapkan pelatihan mengasah kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM). Pelatihan SDM tersebut, tandas Mulyadi, juga diharapkan bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk pembangunan dan percepatan proyek IKN.
"Saya beberapa kali naik kereta LRT di Singapura, Kuala Lumpur, ternyata banyaknya insinyur-insinyur Indonesia. Padahal negara kita sedang membangun dan membutuhkan mereka tapi kenapa nggak kerja di Indonesia, ah kita nggak dihargai, loh kan mengagetkan. Sementara negara lain menyerap mereka, kita malah mau mendatangkan tenaga asing," bebernya.
- Penulis :
- Sofian Faiq
