Pantau - Anggota Komisi VII DPR RI dari fraksi PKS, Mulyanto meminta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak asal bicara terkait rencana pemindahan kantor operasional Pertamina ke Ibu Kota Negara (IKN).
Menurutnya, narasi yang dibuat Ahok dapat mengundang kontroversi pulbik. Apalagi, ia menyebut kantor Pertamina di Jakarta hanya sewa.
"Harusnya Ahok fokus pada tugas dan kewenangannya untuk membawa Pertamina mengembangkan usaha di bidang migas, bukan menyasar ke bidang lain di luar kompetensinya," kata Mulyanto, Kamis (20/7/2023).
Mulyanto mengingatkan Ahok untuk tidak melakukan politisasi pada PT Pertamina, dengan mendorong BUMN migas ini pindah ke IKN dan berinvestasi di sana.
"Pertamina sebaiknya fokus pada bidang usahanya di sektor migas, ketimbang cawe-cawe pada pekerjaan lain di luar kompetensinya," tegasnya.
Ia menyebut, pernyataan Ahok yang ingin memindahkan kantor Pertamina ke IKN dengan alasan kantor di Jakarta hanya sewa sangat kontroversial karena tidak sesuai kenyataan.
Mestinya, Ahok berkoordinasi dahulu secara internal dengan direksi di level korporasi sebelum dibawa ke luar. Sebelum melempar isu ke publik.
"Apalagi kalau ide-ide mentah tersebut berbau politis. Tugas Komut itu adalah terkait pengawasan perusahaan bukan pelaksanaan aksi korporasi," tandasnya.
Menurutnya, narasi yang dibuat Ahok dapat mengundang kontroversi pulbik. Apalagi, ia menyebut kantor Pertamina di Jakarta hanya sewa.
"Harusnya Ahok fokus pada tugas dan kewenangannya untuk membawa Pertamina mengembangkan usaha di bidang migas, bukan menyasar ke bidang lain di luar kompetensinya," kata Mulyanto, Kamis (20/7/2023).
Mulyanto mengingatkan Ahok untuk tidak melakukan politisasi pada PT Pertamina, dengan mendorong BUMN migas ini pindah ke IKN dan berinvestasi di sana.
"Pertamina sebaiknya fokus pada bidang usahanya di sektor migas, ketimbang cawe-cawe pada pekerjaan lain di luar kompetensinya," tegasnya.
Ia menyebut, pernyataan Ahok yang ingin memindahkan kantor Pertamina ke IKN dengan alasan kantor di Jakarta hanya sewa sangat kontroversial karena tidak sesuai kenyataan.
Mestinya, Ahok berkoordinasi dahulu secara internal dengan direksi di level korporasi sebelum dibawa ke luar. Sebelum melempar isu ke publik.
"Apalagi kalau ide-ide mentah tersebut berbau politis. Tugas Komut itu adalah terkait pengawasan perusahaan bukan pelaksanaan aksi korporasi," tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
