Pantau - Juru bicara Pemenangan Pemilu Gerindra, Budisatrio Djiwandono menepis tudingan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait program food estate atau lumbung pangan. Sebelumnya Hasto menyebut program tersebut merupakan bentuk program kejahatan lingkungan.
Untuk diketahui, food estate adalah program dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Apalagi hal tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional.
"Tentang anggapan bahwa ini adalah kejahatan lingkungan saya kira itu tidak benar," kata Budi di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
"Karena lahan-lahan yang telah disiapkan untuk mewujudkan food estate ini adalah lahan yang memang sudah ada kajiannya diberikan oleh Kementerian LHK," lanjutnya.
Budi membeberkan, lahan yang menjadi tempat food estate sudah mengantongi izin kawasan hutan untuk ketahanan pangan (KHKP). Kemudian Izin itu diberikan setelah dilakukannya kajian oleh Kementerian Lingkungan Hidup dam Kehutanan (KLHK).
"Oleh sebab itu, oleh gagasan Pak Prabowo untuk mewujudkan sebuah lumbung pangan untuk cadangan strategis. Dalam hal ini komoditas singkong yang sangat penting untuk ada lahan yang disiapkan," ungkapnya.
Lebih lanjut, Budi mengatakan lahan yang sudah disiapkan memang membutuhkan perlakuan khusus agar produktif.
"Ke depan kita harus sama-sama mensukseskan program ini. Karena ini adalah masalah yang sangat mendasar bagi bangsa Indonesia, masalah perut, masalah hak masyarakat, rakyat untuk mendapatkan makan," ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto harus bertanggung jawab terhadap gagalnya proyek food estate. Hasto menilai program itu merupakan bagian dari kejahatan lingkungan. Pasalnya, program tersebur didahului dengan penggundulan hutan.
Hal itu disampaikan Hasto ketika dimintai tanggapannya ihwal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa ada dana hasil kejahatan lingkungan sebesar Rp 1 triliun mengalir ke partai politik untuk membiayai kegiatan pemenangan Pemilu 2024.
"Dalam praktik pada kebijakan itu (food estate) ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," tutur Hasto.
- Penulis :
- Ahmad Ryansyah
