Pantau - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan saat ini masih banyak bantuan sosial (bansos) yang salah sasaran. Totalnya mencapai ratusan ribu bansos yang tersalurkan secara tidak tepat.
"Kami sampaikan kepada Stranas PK yang rutin koordinasi kepada kami untuk bagaimana kami bisa koordinasi dengan seluruh lembaga terkait karena ditemukan di situ ada usulan ASN dan pegawai yang terima di atas UMK. Totalnya dari gaji di atas UMK dan ASN (terima bansos) itu 530 ribu orang," kata Risma ditemui di gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (5/9/2023).
Risma menambahkan pihaknya mencoba untuk memperbaiki kesalahan data penerima bansos. Dia mewajibkan daerah selalu memberikan data terbaru penerima bansos tiap bulan.
"Jadi saat ini (misalnya) memang dia bukan PNS tapi bulan berikutnya PNS makanya untuk antisipasi itu update data harus satu bulan," tuturnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan nama penerima bansos dicatut sebagai pemilik atau komisaris perusahaan atas kasus TPPU penerima bantuan sosial (Bansos).
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan mengenai aparatur sipil negara (ASN) sampai dengan warga berpenghasilan diatas upah minimum menjadi penerima bansos. saat ini, ada 23 ribu ASN yang masih menerima bansos dari pemerintah.
"Jadi persoalan tadi ada beberapa ribu dengan potensi kerugian Rp 140-an miliar per bulan dari dana yang disalurkan ke mereka yang diduga tidak berhak," kata Alexander di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (5/9/2023).
Alexander menambahkan berdasarkan data para penerima banso diduga dicatut. Selain itu, penerima bansos justru tercatat seabgai pemilik perusahaan.
- Penulis :
- Yohanes Abimanyu
