Pantau - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanam Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia sudah memberikan laporan perkembangan terbaru soal Pulau Rempang ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta.
"Sedikit ada juga yang dibahas Rempang. Saya melaporkan pada bapak presiden bahwa hari Jumat saya dari Rempang dan saya menemui masyarakat baik yang setuju untuk digeser, maupun yang tidak setuju. Kalau 2 minggu sebelumnya kan saya dipersepsikan hanya menemui saudara-saudara kita yang setuju untuk digeser. Namun yang tidak setuju katanya saya tidak datangi," kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/10/2023).
"Kemarin saya datangi per kampung. Saya datangi ke Pasar Panjang, Tanjung Banon, kemudian saya lihat lokasi tempat di mana mereka akan ditempatkan. Jadi baik yang setuju maupun tidak setuju saya datangi," lanjutnya.
Bahlil menuturkan, setidaknya ada 400 kepala keluarga (KK) bersedia secara sukarela direlokasi. Sementara, lanjut Bahlil, 27 dari 400 KK tersebut masih berada di hunian sementara (huntara), dan sisanya masih dalam proses pendaftaran pemindahan.
"Sekarang hampir 400KK, yang sudah mendaftar sukarela untuk mereka digeser, dan dari 400 itu, 27 KK sudah berada di rumah transit sementara dan sisanya masih proses," ujarnya.
Dia mengungkapkan, dari sejumlah warga yang didatanginya, masih ada juga rakyat Pulau Rempang yang tak setuju direlokasi. Bahlil menyebut, masih perlu membutuhkan waktu untuk berkoordinasi.
"Ada yang sebagian setuju juga, ada juga sebagian butuh waktu dan cara untuk berkomunikasi. Mereka saya yakin sebagai saudara-saudara kita butuh cara saja," ujarnya.
Bahlil menambahkan, pemerintah kini dalam proses membuat contoh hunian tetap untuk rakyat Pulau Rempang terdampak relokasi. Bahlil bilang, proses pembuatan contoh hunian tetap ini dijamin melalui Peraturan Presiden (Perpres).
"Sekarang kita mulai membangun proses rumah contohnya dan itu semua dijamin lewat Perpres. Contoh 27 KK mereka punya uang selama masa nunggu rumah, Rp1,2 juta per bulan dan Rp1,2 juta per KK untuk kontrak itu kan kita selesaikan di 3 bulan pertama. Jadi kalau 1 KK ada 4 orang, dapatnya Rp6 juta per bulan sampai masa tunggu," ujarnya.
Bahlil membeberkan, target pembangunan hunian tetap tersebut bakal selesai tahun 2024. Bahlil pun menjamin rumah tersebut akan diberikan, jika dirinya masih menjabat.
"Iya tahun depan. Butuh waktu 6-7 bulan," ujarnya.
"Pasti dong. Kalau menteri investasinya masih Bahlil Lahadalia masih lah, kalau sudah berubah ya itu... tapi saya yakin itu sudah diatur di perpres ya," lanjutnya.
- Penulis :
- Khalied Malvino
- Editor :
- Khalied Malvino
