Pantau - PP Pemuda Muhammadiyah menyoroti beredarnya dokumen diduga pakta integritas yang diteken pejabat Badan Intelijen Negara (BIN) di daerah. Pada dokumen terdapat kesiapan untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pemilihan Presiden 2024.
"Saya turut menyayangkan dugaan keterlibatan BIN dalam Pemilu. Pertama, ini bisa berakibat pada rusaknya demokrasi," kata Sekretaris Jenderal Pemuda Muhammadiyah, Najih Prastiyo, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (15/11/2023).
Menurutnya, perilaku seperti ini sudah merusak integrasi demokrasi, perlindungan keamanan nasional, kredibilitas pejabat negara dan tentu mengikis kepercayaan publik.
"Demokrasi justru dibajak oleh pejabat negara. Kedua, perilaku demikian mengalihkan fokus utama BIN yang harusnya terlibat dalam perlindungan keamanan nasional. Ketiga, peristiwa tersebut berdampak kepada merosotnya kepercayaan publik terhadap pemerintah," tuturnya.
Najih mendorong Presiden Joko Widodo untuk mengambil sikap agar segera menertibkan pimpinan negara yang diduga terindikasi ikut mempengaruhi jalannya Pemilu 2024.
"Sebagai anak bangsa, saya mendorong Presiden untuk segera menertibkan pimpinan lembaga negara yang terindikasi ikut dalam mempengaruhi jalannya Pemilu," tuturnya.
Selain itu, Najih meminta Presiden sebagai pimpinan tertinggi publik untuk memiliki peran dalam mengawasi dan memberi arahan kepada seluruh instansi pemerintah, supaya tidak terjebak kepada politik dukung mendukung.
"Otoritas presiden hari ini bisa dijadikan dasar untuk mengontrol perilaku Lembaga Negara," ujarnya.
Lebih lanjut, Najih mengingatkan semua pejabat negara seluruh lembaga negara untuk menjaga netralitas dalam pemilu. Netralitas tersebut, dibutuhkan untuk memastikan bahwa Pemilu mendatang bisa berjalan dengan lancar.
"Bukan hanya BIN, kami juga berharap lembaga negara yang lain bisa menahan diri dari tindakan dukung mendukung. Para pejabat lembaga negara harus tampil sebagai tauladan (eksemplar) bagi praktik demokrasi yang adil, jujur dan bersih," ucapnya.
Sebelumnya, dokumen diduga pakta integritas yang menyebutkan dukungan dari Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk kemenangan Ganjar dalam Pemilu 2024 beredar di media sosial. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat (PD) Benny K Harman pun mempertanyakan hal itu.
"Halo Republik. Apakah benar dokumen Pakta Integritas ini? Apakah benar pula orang ini yang kena OTT KPK itu?" tulis Benny melalui akun X-nya, Senin (13/11).
"Mengapa pula ada tanda tangan Kabinda Papua Barat dalam dokumen seperti ini? Ditunjuk jadi penjabat dengan tukar guling politik? Oooh Domine, selamatkan negeri ini. #RakyatMonitor#," imbuh Benny.
KPK juga sudah buka suara. Ketua KPK Firli Bahuri memerintahkan anak buahnya untuk mengecek hal itu karena narasi yang beredar menyebut dokumen tersebut ditemukan saat OTT terhadap Yan Piet.
- Penulis :
- Yohanes Abimanyu
