Pantau - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjanji akan meningkatkan kualitas dan kuota haji dengan harga paling terjangkau. Salah satunya dengan menjalin kontrak jangka panjang maskapai haji.
"Kenapa kita tidak melakukan kontrak jangka panjang dengan maskapai haji dari awal. Pasti kita akan mendapat harga yang paling kompetitif," kata Ganjar dalam dialog terbuka Muhammadiyah bersama Calon Presiden-Wakil Presiden di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Kamis (23/11/2023).
Ganjar mengaku telah melakukan diskusi dengan para ekonom untuk mencari solusi dalam menerapkan efisiensi pengelolaan haji. Sebab, masalah ini kerap menjadi kendala di setiap tahunnya.
"Efisiensi pengelolaan haji, dikaitkan dengan isu ekonomi. Jadi saya sudah berbicara dengan para ekonom. Kami melihat masyarakat kita tidak hanya berangkat haji tapi berangkat umroh, bahkan mereka sampai ngutang bank, ada yang menjual asetnya dengan segala cara yang mereka inginkan," tuturnya.
Selain itu, mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengusulkan untuk membuat Wisma Haji-Umrah Indonesia di Mekah dan Madinah. Wisma tersebut, menurutnya, dapat meniru cara pengelolaan digitalisasi teknologi finansial.
Ia mencontohkan salah satu usaha dengan digitalisasi seperti itu. "Teman saya pelaku pariwisata menyampaikan begini Tiongkok itu membuat aplikasi fintech, kemudian dia mempromosikan melalui pariwisata," ucapnya.
Terkait pariwisata ke mana, lebih lanjut Ganjar menjelaskan, teman tersebut memperomosikannya melalui pariwisata Bali. Jadi bagi wisatawan pergi ke Bali harus berkunjung ke toko itu.
"Jadi toko tersebut menunjukkan beberapa list souvenir yang ingin dijual. Pada saat itu ditunjukkan wisatawan dapat memakai Fintech (financial tehcnology) sebagai transaksi," tuturnya.
Tidak hanya itu, fintech berasal dari Tiongkok dapat menunjukkan barang-barang yang bisa dibeli di mana kebanyakan turis mereka banyak membeli produk kasur latex.
"Jadi kasur latex berada di Tiongkok dibeli melalui fintech barangnya berada di Tiongkok langsung dikirim ke lokasi pembeli tanpa masuk ke Indonesia," paparnya.
Ganjar berharap dibangunnya Wisma Haji dan Umrah juga dapat meniru cara pengelolaan digitalisasi seperti itu. "Maka bisa dibayangkan berapa jemaah haji yang menginap di wisma itu. Bila dikelola oleh negera bisa menjadi PNBP (penerimaan negara bukan pajak) kalau negara yang memiliki," ucapnya.
Lebih jauh Ganjar juga mengusulkan untuk mengambil sisa kuota dari negara lain dengan melobi pihak Arab Saudi. "Selain itu, memperbaiki manajemen kuota daerah. Dari beberapa isu itu yang menjadi perhatian bersama dan saya coba saya ambil dari sisi ekonomi," pungkas Ganjar.
Berdasarkan data Kementerian Agama, kuota haji Indonesia pada 2023 mencapai 229 ribu dari 100.051 pada 2022. Pada 2024, kuota haji diperkirakan mencapai 221 ribu.
Asal tahu saja, Panitia Kerja atau Panja Komisi VIII DPR, Kamis (23/11/2023) telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024 menjadi Rp93,4 juta. Angka ini turun dari usulan nilai awal yang diajukan Kementerian Agama sebesar Rp105 juta.
- Penulis :
- Yohanes Abimanyu
- Editor :
- Ahmad Munjin
