HOME  ⁄  Nasional

Pengembang Properti Asal Kalimantan Siap Bangun Mixed-use di IKN

Oleh Khalied Malvino
SHARE   :

Pengembang Properti Asal Kalimantan Siap Bangun Mixed-use di IKN
Foto: Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pantau - Pembangunan mixed-use oleh pengembang asal Kalimantan bakal dilakukan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Deputi Investasi dan Pendanaan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Agung Wicaksono mengungkap pelaksaan pembangunan tersebut dilakukan pekan depan. 

Peletakan batu pertama alias groundbreaking digelar pada 20-21 Desember 2023. Groundbreaking mixed-use oleh pengembang asal Kalimantan ini dijadwalkan dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Agung menyebut target groundbreaking pekan depan akan menyasar 3 bidang. Pertama di area hijau alias green area yang menitikberatkan pada reboisasi di dekat Sumbu Kebangsaan hingga rehabilitasi lahan bekas pertambangan. Ini perlu dilakukan mengingat IKN menjadi target kota hutan berkelas dunia dengan 65 persen wilayah hutan. 

"Selanjutnya adalah pelengkap ekosistem sumbu kebangsaan. Sumbu Kebangsaan ini adalah kawasan yang pertama kali dihuni tahun depan terutama di kawasan 1A nanti di sini kita lihat ada ekosistem yang sifatnya adalah hunian, beberapa pengembang properti termasuk properti yang datang dari Kalimantan pengembangnya," tutur Agung dalam media briefing yang dilakukan secara online, Jumat (15/12/2023). 

Agung membeberkan proyek yang hendak dibangun berupa bangunan mixed-use. Bangunan mixed-use ini lokasinya berada di dekat rumah susun Hankam. 

"Kalau ini nanti lokasinya akan lebih dekat ke perumahan para aparatur Hankam, para polisi dan TNI. Itu nanti areanya di sekitar sana. Intinya kan orang tinggal di apartemen, tinggal di rumah susun perlu bisa belanja di dekatnya, perlu ada sekolahnya di sekitarnya, nah itu yang akan dilakukan oleh investor properti dari Kalimantan tadi," ungkapnya. 

Tak hanya properti, akan ada groundbreaking transportasi umum. Transportasi ini, lanjut Agung, rencananya akan berbasis listrik. 

Terakhir, groundbreaking lembaga negara dengan pembiayaan non-APBN, yaitu rumah sakit pemerintah dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Fasilitas rumah sakit ini akan digunakan untuk pejabat negara. 

"Jadi kalau dikatakan IKN kota untuk aparat saja, memang untuk rumah sakit pemerintah diarahkan untuk melayani aparat negara. Tapi kita sudah ada 3 rumah sakit di groundbreaking dan 3 rumah sakit itu swasta semua dan fungsinya penekanannya untuk melayani masyarakat," paparnya.

Penulis :
Khalied Malvino