Pantau - Komisi X DPR RI dengan tegas menolak penghentian sementara alokasi dana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda justru mendorong agar pemerintah menambah kuota beasiswa dari program LPDP tersebut.
"Dalam pandangan kami justru kucuran dana untuk LPDP ditambah agar kuota mahasiswa penerima beasiswa dari program ini makin banyak," tutur Huda, dikutip Senin (29/1/2024).
Menurutnya, penambahan kuota bewasiswa LPDP ini perlu diupayakan, lantaran Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi di Indonesia masih rendah ketimbang negara lainnya di ASEAN.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan hanya ada 10,15 persen penduduk Indonesia yang mampu menamatkan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.
Ia menyebut, faktor tingginya biaya pendidikan perguruan tinggi adalah penyebab utama APK pendidikan tinggi di Indonesia rendah.
"Kami menilai pemerintah harus mulai memikirkan langkah terobosan untuk meningkatkan peluang bagi peserta didik Indonesia agar bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi," ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah menegaskan, keputusan pemerintah untuk menghentikan sementara alokasi LPDP tidak memiliki argumentasi yang kuat.
Ia berpendapat, pengalihan dana LPDP dengan alasan untuk pengembangan riset dinilai tidak masuk akal.
"Ini kan tidak jelas arahnya mau ke mana. Jangan-jangan nanti alokasinya untuk membiayai riset asal-asalan saja. Jika dana beasiswa ditarik ke dana abadi riset, tidak realistis," ucap Ledia.
Ia menegaskan, jika pemerintah ingin menguatkan sektor riset, seharusnya bukan mengalihkan anggaran LPDP, melainkan harus menyusun rencana induk riset nasional.
"Jika tidak didasarkan pada rencana induk riset nasional, semua (anggaran) akan menjadi sia-sia, mubazir," tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
