Pantau - Komisi IV DPR RI menyoroti tajam soal kebijakan impor beras sebesar 5 juta ton sekaligus mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap nasib petani.
Anggota Komisi IV DPR Slamet menegaskan, rencana impor beras bukan merupakan langkah antisipatif. Ia berpendapat, pemerintah malah semakin menjerumuskan para petani dalam jurang kemiskinan.
"Ini memprihatinkan. Impor ini bukan semata-mata karena El Nino. Pemerintah di sini harus transparan dan sepatutnya mengevaluasi," ungkap Slamet di Palembang, dikutip Rabu (31/1/2024).
Politisi Fraksi PKS itu mengingatkan, tulang punggung kedaulatan pangan Indonesia adalah para petani. Sehingga, pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraannya.
"Seharusnya pemerintah dapat sebanyak mungkin menyerap hasil panen, bukan malah mengutamakan impor," tegasnya.
Sebagai informasi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia berpotensi impor beras hingga 5 juta ton pada 2024.
Rencana ini muncul lantaran adanya tantangan pertanian yang semakin kompleks dan potensi krisis pangan dunia.
Meningkatnya permintaan akan pangan pascapandemi COVID-19, menyebabkan harga pangan semakin mahal yang dapat mendorong terjadinya darurat pangan global.
- Penulis :
- Aditya Andreas
