Pantau Flash
No market data
HOME  ⁄  Nasional

Johan Rosihan Minta Pemerintah Transparan soal Komitmen Impor 1.000 Ton Beras dari AS

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

Johan Rosihan Minta Pemerintah Transparan soal Komitmen Impor 1.000 Ton Beras dari AS
Foto: Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan (sumber: DPR RI)

Pantau - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta pemerintah secara terbuka menjelaskan komitmen impor beras sebanyak 1.000 ton dari Amerika Serikat dalam perjanjian dagang bilateral yang telah disepakati.

Ia menegaskan bahwa Komisi IV DPR RI akan mengkaji isu impor tersebut secara objektif dengan tetap memprioritaskan perlindungan terhadap petani serta menjaga ketahanan pangan nasional.

Johan menilai volume impor sebesar 1.000 ton beras tergolong kecil apabila dibandingkan dengan total produksi beras nasional.

Komisi IV Minta Penjelasan Resmi Pemerintah

Meskipun jumlahnya relatif kecil, ia menekankan bahwa perdagangan komoditas pangan strategis tetap harus diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan gejolak pasar maupun menekan harga gabah di tingkat petani.

Ia menegaskan sikapnya dengan menyatakan, "Kami tidak ingin polemik ini menjadi bias politik. Yang terpenting adalah memastikan bahwa kebijakan apa pun tidak mengganggu serapan gabah petani, tidak menekan harga di tingkat produsen, dan tidak merusak momentum produksi dalam negeri,." ujar Johan sebagaimana dikutip Parlementaria, di Jakarta, Kamis (24/2/2026).

Johan menyampaikan bahwa Komisi IV DPR RI akan meminta penjelasan teknis dari pemerintah melalui forum resmi untuk memastikan bahwa komitmen impor tersebut tidak bertentangan dengan arah kebijakan penguatan swasembada dan kedaulatan pangan nasional.

Pengawasan Berbasis Data dan Peran Bulog

Ia menekankan bahwa pengawasan terhadap kebijakan pangan harus dilakukan secara hati-hati dan berbasis data yang akurat.

Pengawasan tersebut mencakup upaya menjaga stabilitas harga pangan serta mengoptimalkan peran Bulog dalam menyerap hasil produksi petani.

Johan kembali menegaskan pentingnya ketahanan pangan dengan menyatakan, "Ketahanan pangan adalah soal kedaulatan bangsa. Politik boleh berbeda pendapat, tetapi pangan tidak boleh terganggu. Komisi IV akan tetap fokus memastikan produksi nasional kuat dan petani terlindungi,." tegas politisi Fraksi PKS ini.

Ia menambahkan bahwa Komisi IV akan terus mengawal setiap kebijakan pangan agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat sekaligus menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika perdagangan global.

Penulis :
Shila Glorya