Pantau - Capres nomor urut 3, Ganjar Pranow, menekankan perlunya penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024 melalui hak angket di DPR RI.
Namun, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyatakan, selama 10 tahun terakhir, tidak ada hak angket yang berhasil disetujui di DPR.
"Dalam sepuluh tahun terakhir, tidak ada satu pun usulan hak angket yang berhasil diloloskan di DPR. Coba cari saja usulan hak angket terkait kenaikan harga BBM atau masalah lainnya, yang terakhir itu sebelum tahun 2009," ungkapnya di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/2/2024).
Habiburokhman menjelaskan bahwa pada masa pemilihan umum sebelumnya, terutama pada Pemilu 2009, terjadi beberapa masalah terkait proses pemungutan suara. Namun, setelah itu, tidak ada lagi kasus serupa.
"Misalnya, pada Pemilu 2009, ada masalah terkait proses pemungutan suara di mana siapa pun yang memiliki dokumen identitas bisa memberikan suaranya. Namun, setelah itu, tidak ada lagi kasus seperti itu," tambahnya.
Dia juga menyoroti bahwa jika ada masalah yang muncul dalam proses pemilu, seharusnya masalah tersebut dilaporkan sebelum pemungutan suara dilakukan.
"Seharusnya, jika ada masalah yang dianggap serius, laporan harus dibuat sebelum pemungutan suara. Ada banyak rekomendasi perbaikan yang bisa diajukan," ujarnya, sebagai Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran.
Ganjar sebelumnya telah menyoroti adanya situasi yang dianggap anomali dalam Pilpres 2024 dan mendesak untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dia juga meminta DPR untuk memanggil penyelenggara pemilu.
- Penulis :
- Aditya Andreas
