Pantau - Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, menyuarakan keprihatinannya terkait potensi implementasi program makan siang gratis tanpa pertimbangan anggaran yang matang.
Menurutnya, diperlukan sebuah studi kelayakan terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk program ini agar program tersebut bisa berjalan secara berkelanjutan.
"Diperlukan studi kelayakan ini untuk memastikan bahwa program makan siang gratis ini sesuai dengan tujuan awal dan tepat sasaran. Kita perlu waspada agar program ini tidak hanya menjadi alat pemenuhan janji kampanye semata," tegas Huda dalam keterangannya di Jakarta, Senin (4/3/2024).
Politisi Fraksi PKB itu juga mengingatkan bahwa Bank Dunia telah memberikan peringatan terkait ambang batas defisit anggaran jika Indonesia merealisasikan program tersebut.
"Kita harus menghindari agar program ini tidak berujung pada penyimpangan anggaran yang merugikan rakyat," tambahnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto sebelumnya menyatakan bahwa pembiayaan program makan siang gratis akan berasal dari dana BOS yang disediakan oleh Kemendikbudristek.
Namun, Huda menegaskan bahwa jika program ini dilaksanakan, alokasi dana BOS dari APBN perlu ditingkatkan hingga 600 persen.
"Ide untuk menggunakan dana BOS untuk makan siang gratis layak dipertanyakan, karena dana BOS yang sudah ada saat ini tidak akan mencukupi," ungkapnya.
Huda menjelaskan, dana BOS saat ini hanya berkisar Rp51 triliun setiap tahun untuk membantu operasional lebih dari 200 ribu sekolah di seluruh Indonesia.
Namun, dana ini tidak akan mencukupi untuk membiayai program makan siang gratis yang memerlukan anggaran yang jauh lebih besar.
"Dana BOS yang ada saat ini hanya mencapai Rp900 ribu per siswa di tingkat sekolah dasar. Jika digunakan untuk makan siang gratis, dana tersebut tidak akan mencukupi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan anggaran yang signifikan," jelas Huda.
- Penulis :
- Aditya Andreas
