Pantau.com - Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis siang (22/11/2018). Kehadiran Budi itu untuk menjelaskan kasus jatuhnya pesawat Lion Air PK-LQP di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat, 29 Oktober 2018 lalu.
"Jadi hari ini nanti kita akan menjelaskan kepada Komisi V DPR tentang kejadian musibah Lion dan beberapa hal yang sudah kita lakukan," ujar Budi ditemui di Kompleks Parlemen.
Baca juga: Alasan Kenapa Keluarga Korban Lion Air JT-610 Minta Pembangunan Prasasti
Budi mengatakan, saat ini dunia penerbangan di Indonesia sedang mengalami anomali. Di mana satu sisi sedang mendapat apresiasi namun di sisi lain kemudian muncul kecelakaan.
"Tapi apapun saya terima kasih kepada DPR yang mengundang kami untuk membei penjelasan karena DPR adalah wakil rakyat dan apa yang jadi penjelasan kita bisa disampaikan dengan tepat," tuturnya.
"Musibah ini tentu tidak kita harapkan terjadi, terjadi di pagi hari dan menewaskan sejumlah penumpang yang banyak. Sekali lagi saya sampaikan duka cita mendalam semoga husnul khotimah," lanjutnya.
Sementara itu di tempat yang sama, Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis mengatakan, rapat Komisi V ini akan melakukan beberapa agenda. Pertama pihak Komisi V akan menanyakan bagaimana rekomendasi perbaikan penerbangan Indonesia selama beberapa tahun ini.
"Pasti kita minta penjelasan dari pak menteri berkaitan dengan hasil rekomendasi ya dari KNKT terhadap semua komponen penerbangan kita. Termasuk kemenhub, maskapai penerbangan, airnav, dan sebagainya. Ada beberapa rekomendasi-rekomendasi yang masih belum ditindaklanjuti. Kita tugaskan KNKT untuk lakukan investigasi, tapi kita harap rekomendasi-rekomendasi dapat ditindaklanjuti oleh semua komponen," ungkapnya.
Baca juga: Pantau Story: Proses Rumit Identifikasi Korban Lion Air, Mengungkap Identitas dari Potongan Tubuh
Kemudian yang terakhir Komisi V akan mendiskusikan mengenai tren kecelakaan pesawat yang terjadi di mana menurutnya telah terjadi peningkatan sejak tahun 2016 sampai saat ini.
"Di 2016 itu kurang lebih sekitar 11 kejadian, 2017 ada 15 kejadian, 2018 itu 18 kejadian. Untuk itu maka kita juga minta ke pak menteri dan seluruh jajaran berkaitan dengan bagaimana upaya keseriusan kita dalam rangka menuju ke zero accident. Saya kira dua hal itu yang kita akan fokus bahas sehingga dalam rangka keselamatan keamanan penumpang itu menjadi prioritas dalam pembahasan kita," pungkasnya.
Sementara itu dalam rapat ini juga turut dihadiri pihak KNKT, Basarnas, Jasaraharja, BMKG dan beberapa instansi terkait.
- Penulis :
- Adryan N
