Pantau – Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan e-Katalog versi 6.0, aplikasi belanja online yang wajib digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah mulai 1 Januari 2025. Langkah ini merupakan upaya untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
"Ini adalah upaya transparansi, efisiensi, kecepatan. Seluruh transaksi semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah wajib memanfaatkan katalog elektronik versi 6 ini mulai 1 Januari 2025," ujar Prabowo dalam peresmian yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (10/12/2024).
Prabowo mengungkapkan, versi terbaru e-Katalog ini diharapkan mampu mengurangi biaya pengadaan hingga 30% dan menekan biaya administrasi hingga 40-50%. Dengan sistem digital ini, pemerintah dapat mengoptimalkan anggaran belanja tanpa mengorbankan kualitas layanan publik.
Baca juga: Presiden Prabowo Akan Berkantor di IKN Mulai 17 Agustus 2028, Ini Persiapan Otorita IKN
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, turut mendukung implementasi e-Katalog versi 6.0. Ia menilai aplikasi ini sebagai terobosan besar dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, mulai dari pemesanan hingga pembayaran yang terintegrasi dalam satu platform.
Dampak Positif e-Katalog Versi 6.0
Luhut memaparkan lima dampak positif yang diharapkan dari e-Katalog versi 6.0:
- Penghematan biaya pengadaan sebesar 20-30%.
- Efisiensi waktu dengan proses yang sebelumnya memakan waktu berbulan-bulan kini hanya beberapa minggu.
- Transparansi dan akuntabilitas dengan memastikan harga yang bersaing dan meminimalkan intervensi manusia dalam pengadaan.
- Peningkatan partisipasi penyedia barang/jasa berkat kemudahan akses dan pengurangan birokrasi.
- Optimalisasi anggaran dengan analisa data digital untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.
“Selain itu, para pihak akan semakin dimudahkan untuk melakukan pembayaran serta pelaporan pajak atas pembelian barang dan jasa,” jelas Luhut.
Dorong Perubahan dan Minimalisasi Korupsi
Prabowo menekankan bahwa e-Katalog versi 6.0 merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meminimalkan praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan sistem digital yang transparan, semua proses akan tercatat secara otomatis dan mengurangi risiko intervensi manual.
"Dengan platform ini, kita memastikan bahwa belanja pemerintah tidak hanya efisien, tetapi juga bersih dan dapat dipertanggungjawabkan," tutup Prabowo.
Peluncuran e-Katalog versi 6.0 menandai langkah besar dalam digitalisasi sistem belanja pemerintah, sejalan dengan visi Prabowo untuk menciptakan pemerintahan yang modern, transparan, dan efektif.
- Penulis :
- Muhammad Rodhi
- Editor :
- Khalied Malvino
