Pantau.com - Sunanto akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) periode 2018-2022. Sunanto terpilih melalui Muktamar Muhammadiyah XVII yang digelar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Rabu, 28 November 2018.
Dalam pemilihan tersebut ia memperoleh 590 suara dari total 1.196 suara yang berasal dari Pimpinan Wilayah PWPM maupun Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) dari seluruh Indonesia.
Ia berhasil mengungguli Ahmad Labib yang memperoleh 292 suara, Ahmad Fanani dengan 266 suara, Faisal 2 suara, Muhammad Sukron 2 suara, dan Andi Fajar Asti 0 suara.
Baca juga: Dahnil Anzar Sebut PP Muhammadiyah di Daerah Kerap Didatangi Polisi
Pria yang akrab disapa Cak Nanto ini merintis kariernya di organisasi Muhammadiyah saat didaulat menjadi Sekretaris Pimpinan Daerah Ikatan Remaja Muhammadiyah Kabupaten Sumenep Jawa Timur pada tahun 1997 hingga 2000.
Sunanto juga tercatat pernah menjabat sebagai Wakil sekretaris Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2015 -2019). Selain itu ia juga menjabat sebagai Ketua Bidang Hikmah dan Hubungan Antar Lembaga periode (2014-2018).
Di luar organisasi Muhammadiyah, Sunanto tercatat pernah menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Jawa Tengah (2007- 2009) dan Sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) (2011 - 2014). Selain itu ia juga aktif di sebuah Lembaga Pemantau Pemilu, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). Di JPPR itu, ia dipercaya sebagai Koodinator Nasional (Kornas) periode (2017-2019).
Terpilih menggantikan ketua umum terdahulu, Dahnil Anzar Simanjutak yang kini menjabat sebagai koordinator juru bicara tim BPN Prabowo-Sandiaga, Sunanto mengaku tidak ingin membawa roda organisasi Pemuda Muhammadiyah terjebak dalam dukungan pada perhelatan Pemilu 2019.
"Kalau secara pribadi, Muhammadiyah membebaskan keputusannya untuk berpolitik, tapi secara organisasi, maka khitahnya sudah tidak dilarang," ujar Sunanto dalam keterangan tertulis, Rabu, 28 November 2018.
Sunanto menjelaskan, Muhammadiyah telah menetapkan tidak adanya larangan bagi para kader Muhammadiyah untuk terlibat dalam politik praktis. Muhammadiyah memberi kebebasan untuk berpolitik, tetapi itu dalam kapasitas personal bukan secara institusi.
"Saya ini independen. Selama ini bekerja di dunia kepemiluan. Saya tidak mau mengorbankan proses yang panjang ini dengan suatu gerakan dukung mendukung," ujarnya.
Baca juga: Terkait Sikap Muhammadiyah di Pilpres 2019, Amien Rais: Kalau Tidak Jelas, Saya Jewer
Meski netral, kepengurusan Pemuda Muhammadiyah ke depan harus mampu mendiasporakan potensi-potensi yang dimiliki setiap kader sesuai kompetensi dan peluang yang ada, baik di dunia politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan sektor lainnya.
- Penulis :
- Sigit Rilo Pambudi
