Pantau.com - Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham (Dirjen PAS) Sri Puguh Budi Utami mengungkapkan, dugaan awal ratusan narapidana kabur dari Lapas Kelas II Lambaro, Aceh Besar, Banda Aceh yakni disebabkan dari ketatnya SOP yang diterapkan oleh Kepala Lapas Lambaro yang baru.
"Prediksi kami, yang di Aceh ini adalah bentuk keinginan mereka untuk sementara tidak terima dengan penegakkan aturan yang ditegakkan jajaran lapas di kelas II Banda Aceh. Karena sebelumnya mereka bisa izin sesekali waktu sekarang ini SOP diketatkan oleh kalapas," ujar Sri saat jumpa pers di Kantor Ditjen Pas Kemenkumham, Jakarta Pusat, Jumat (30/11/2018).
Baca juga: Ratusan Napi di Aceh Melarikan Diri, Baru Empat yang Tertangkap
Sri menjelaskan, memang saat ini pihaknya mengintruksikan kepada Kalapas untuk memperketat standar operasional disetiap lapas. Meski diperketat, katanya, para napi tetap diberikan ijin atau kesempatan sebagaimana hak-haknya.
"Kami sedang melakukan pendalaman, penerapan sop yang ketat apakah itu yang menjadi penyebab, padahal mereka diberikan kesempatan untuk menjalankan misalnya salat maghrib itu berjamaah, sesuai tuntutan pemerintah Aceh," ungkapnya.
Selain itu juga, kalaupun jika alasan para napi kabur ini karena tidak diberikan kesempatan sebagaimana haknya, Sri mengatakan, selama ini pihaknya sudah memberikan sosialisasi kepada para napi mengetahui hak-hak apa saja yang didapat.
"Memang sudah ada online sistem, malah sekarang sedang ada proses pengintegrasian hak sehingga sejak awal warga binaan sudah tau berapa besaran hak apa saja yang busa diperoleh dalam waktu satu tahun, sehingga mereka punya kepastian kalau berkelakuan baik maka haknya diberikan," imbuhnya.
Lebih lanjut, kejadian ini menurutnya menjadi pelajaran untuk pihaknya dalam menerapkan SOP yang ketat di dalam lapas. Menurutnya, kedepan pihaknya akan melakukan pembinaan dengan human touch.
Baca juga: Berawal dari Kerusuhan, Ini Kronologi Kaburnya Ratusan Napi di Lapas Lambaro Aceh
"Ini tentu menjadi atensi dari penerapan SOP harus dilaksanakan, bagi mereka yg berkelakukan baik diberikan reward, tapi yg melanggar juga harus diberikan sanksi, pemenuhan hak lain juga akan kami permudah," pungkasnya.
- Penulis :
- Sigit Rilo Pambudi
