Pantau - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyikapi polemik Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) yang menuai banyak keluhan dari siswa. Ia mendorong evaluasi menyeluruh agar permasalahan serupa tidak terulang pada tahun depan.
Baca juga: DPRD Sumut Desak Disdik Atasi Masalah Siswa Gagal Daftar SNBP
"Belajar dari tahun ini, kementerian harus lebih awal berkoordinasi dengan dinas pendidikan agar SNBP berjalan lebih tertib. Salah satu hal utama yang perlu dibenahi adalah ketepatan sekolah dalam mengisi data untuk Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Ini menjadi poin krusial yang harus disosialisasikan ke sekolah dan dinas pendidikan," ujar Hetifah, Jumat (7/2/2025).
Hetifah menekankan pentingnya pengisian data yang dilakukan sejak awal, bukan menjelang tenggat waktu. Ia pun mengusulkan mekanisme pendampingan ketat, termasuk pengecekan berkala dan pelatihan daring mingguan bagi operator sekolah serta dinas pendidikan.
"Dengan pendampingan rutin, kita bisa memastikan data lebih valid dan menghindari kendala saat pendaftaran. Komisi X DPR RI siap mengawal perbaikan sistem ini agar seleksi masuk perguruan tinggi lebih transparan dan adil," tegasnya.
Baca juga: Dasco Ungkap Komisi X Siap Panggil Menteri Pendidikan, Atasi Kisruh SNBP
Di sisi lain, Hetifah mengapresiasi keputusan pemerintah memperpanjang waktu pendaftaran PDSS hingga besok. Ia pun mengimbau sekolah-sekolah untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan maksimal.
"Mengapresiasi perpanjangan waktu hingga besok. Sekolah-sekolah diharapkan segera melengkapi data dengan benar," katanya.
"Gunakan kanal resmi helpdesk dan call center jika ada kendala. Helpdesk SNPMB: [email protected] ☎️ Call Center SNPMB: 0804-1-450450," tambahnya.
Sebelumnya, ratusan siswa di berbagai daerah menggelar aksi protes karena terancam gagal mengikuti SNBP akibat kesalahan sekolah dalam mengisi PDSS.
Sebagai informasi, SNBP adalah jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN) tanpa tes, yang didasarkan pada nilai rapor serta prestasi akademik dan nonakademik siswa.
Dalam proses ini, sekolah bertanggung jawab mengisi PDSS sejak 6 Januari hingga 31 Januari 2025. Namun, kelalaian dalam pengisian PDSS menjadi penyebab utama polemik yang terjadi.
- Penulis :
- Khalied Malvino
