Pantau - Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Wamen UMKM), Helvi Moraza, menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan, terutama bagi pelaku UMKM.
"Dengan anggaran sebesar Rp171 triliun dan penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang, program ini menjadi peluang besar bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang," ujar Helvi Moraza.
Lebih lanjut, Wamen Helvi mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 726 Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 provinsi, di mana lebih dari 1.500 UMKM telah bergabung sebagai pemasok bahan baku.
Baca juga: Wamen UMKM Sebut Kampus UKM Bawa Produk Indonesia Mendunia
"Target kami adalah membangun 32.000 dapur SPPG pada 2025, yang akan membuka lebih banyak peluang bagi UMKM untuk terlibat dalam ekosistem pangan nasional," tambahnya.
Program MBG juga mendorong perputaran ekonomi yang besar, dengan estimasi satu dapur SPPG menghabiskan sekitar Rp30 juta per hari untuk memproduksi 3.000 porsi makanan, atau sekitar Rp600 juta per bulan.
Agar UMKM dapat berpartisipasi secara maksimal, pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi, termasuk kemudahan akses pembiayaan untuk membantu pelaku usaha memperoleh modal dalam penyediaan bahan baku, peningkatan produksi, serta distribusi pangan.
Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi business matching yang mempertemukan petani, UMKM, platform digital, dan ritel guna memperkuat rantai pasok serta memperluas akses pasar.
Baca juga: Wamen UMKM Sebut Peran PNM Penting Tekan Kemiskinan di Sulsel
Optimalisasi UMKM sebagai bagian dari ekosistem ketahanan pangan menjadi prioritas utama, dengan dukungan berupa pendampingan dalam perizinan usaha, legalitas, hingga strategi pemasaran.
Pemerintah juga terus mendorong legalisasi bisnis bagi UMKM, termasuk pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) agar mereka dapat beroperasi secara lebih profesional dan kompetitif.
Wamen UMKM menegaskan bahwa keberhasilan program MBG sangat bergantung pada kolaborasi berbagai pihak, baik pemerintah, UMKM, maupun masyarakat.
"Dengan kerja sama yang solid, kita dapat memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan kesejahteraan UMKM di seluruh Indonesia," ujar Helvi.
Baca juga: Gaji Petugas MBG Molor, Ini Penjelasan Pemerintah
Senada dengan itu, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional, Tengku Syahdana, menuturkan bahwa program MBG berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia, sekaligus membuka lapangan kerja.
"Selain meningkatkan asupan dan pengetahuan gizi masyarakat sasaran, program ini juga berdampak pada pemanfaatan bahan pangan lokal, peningkatan kesejahteraan petani, serta pertumbuhan UMKM," jelas Tengku Syahdana.
Lebih jauh, ia menambahkan bahwa MBG turut berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan pengurangan angka kemiskinan.
"Setiap dapur SPPG membutuhkan sekitar 35 hingga 50 tenaga kerja, mulai dari persiapan makanan, juru masak, pencuci peralatan, hingga kebutuhan operasional lainnya. Program ini juga memberdayakan ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak bekerja, di mana penghasilan mereka bahkan bisa melampaui Upah Minimum Kabupaten (UMK)," tutupnya.
Baca juga: Luhut Bertemu Kepala BGN, Sepakat bakal Audit Makan Bergizi Gratis Tiap 3 Bulan
- Penulis :
- Wulandari Pramesti
- Editor :
- Wulandari Pramesti
