Pantau - Berita ekonomi pada 14 April 2025 menyoroti dua agenda utama pemerintah: keberangkatan delegasi Indonesia ke Amerika Serikat untuk negosiasi tarif timbal balik, serta rencana strategis menjadikan Pulau Flores sebagai pusat energi panas bumi nasional.
Delegasi Indonesia dijadwalkan bertolak ke AS pada 16–23 April 2025, dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Misi utama mereka adalah melakukan negosiasi tarif resiprokal dengan Amerika Serikat, sebagai langkah untuk menyeimbangkan hubungan dagang kedua negara.
Delegasi ini diutus langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan terdiri dari sejumlah menteri serta kepala lembaga.
Menteri Luar Negeri Sugiono telah lebih dulu tiba di Washington DC untuk melakukan persiapan awal. Sementara itu, Menko Airlangga dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu dijadwalkan menyusul pada keesokan harinya.
Langkah ini juga diiringi upaya pemerintah mempersiapkan dampak potensial dari kebijakan AS, dengan membentuk dua satuan tugas khusus: Satgas PHK dan Satgas percepatan deregulasi perizinan investasi.
Keduanya bertujuan mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja serta mendorong kelancaran investasi di tengah dinamika dagang global.
Flores Diproyeksikan Jadi Model Pulau Energi Terbarukan Nasional
Di bidang energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan rencana menjadikan Flores, Nusa Tenggara Timur, sebagai Geothermal Island atau Pulau Panas Bumi.
Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers IIGCE 2025 di Jakarta.
Flores dinilai memiliki potensi panas bumi yang sangat besar dan ideal untuk dikembangkan sebagai sumber pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), guna menggantikan pembangkit listrik berbahan bakar diesel.
Langkah ini selaras dengan transisi energi bersih nasional dan mendorong kemandirian energi di kawasan timur Indonesia.
Di sektor lain, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan temuan dugaan kecurangan dalam pembangunan 2.100 unit rumah untuk eks pejuang Timor-Timur di Kupang, NTT.
Inspektorat Jenderal Kementerian PKP telah diturunkan untuk menyelidiki kasus tersebut di lapangan.
Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono memproyeksikan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) dapat menghasilkan keuntungan hingga Rp2.000 triliun dalam dua tahun.
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp400 triliun untuk 80 ribu koperasi Kopdes, dengan masing-masing unit mendapatkan dana sebesar Rp5 miliar.
- Penulis :
- Pantau Community
