10 Calon Jemaah Haji Ilegal Digagalkan di Bandara Soetta, Gunakan Visa Kerja dan Bayar hingga Rp200 Juta

Pantau - Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan upaya pemberangkatan 10 calon jemaah haji non prosedural yang hendak berangkat ke Tanah Suci menggunakan visa kerja melalui Terminal Internasional Bandara Soetta.

Kapolres Bandara Soekarno-Hatta Kombes Pol. Ronald Sipayung menyatakan bahwa para calon jemaah tersebut tidak menggunakan visa haji resmi, melainkan visa kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan keberangkatan ibadah haji.

Pencegahan dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari personel kepolisian, petugas Imigrasi, dan Kementerian Agama.

Berasal dari Banjarmasin dan Nyaris Terbang ke Malaysia

Kasatreskrim Polres Bandara Soetta Kompol Yandri Mono menjelaskan bahwa rombongan calon jemaah berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Mereka direncanakan terbang menggunakan maskapai Malindo Air dengan rute Jakarta–Malaysia pada Selasa, 15 April 2025 pukul 10.00 WIB.

Kecurigaan muncul saat petugas Imigrasi memeriksa penumpang Malindo Air OD 315 dan mendapati 10 orang membawa koper seragam khas jemaah umrah atau haji.

Karena saat ini seluruh penerbangan umrah telah dihentikan sementara akibat persiapan musim haji yang akan dimulai pada Mei mendatang, petugas segera menunda keberangkatan mereka.

Rombongan terdiri dari sembilan calon jemaah dan satu orang dari biro perjalanan, dan seluruhnya kemudian diserahkan kepada Polresta Bandara Soetta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Gunakan Visa Kerja dan Bayar hingga Ratusan Juta

Hasil pemeriksaan mengungkap bahwa para calon jemaah tersebut berangkat di bawah naungan biro perjalanan bernama Travel KBG.

Mereka diketahui menggunakan visa kerja atau visa amil, bukan visa haji resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Para calon jemaah juga mengaku telah membayar biaya perjalanan kepada pihak travel dengan kisaran antara Rp100 juta hingga Rp200 juta per orang.

Kapolres Ronald menyebut bahwa Polresta Bandara Soetta saat ini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk penanganan lebih lanjut dan mendalami keterlibatan biro perjalanan terkait.