Pantau - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyepakati penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) dan manajemen aparatur sipil negara (ASN) di tingkat pusat maupun daerah.
Kesepakatan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan agar lebih bersih, akuntabel, efektif, dan efisien.
Menteri PANRB, Rini Widyantini, menyampaikan apresiasi atas dukungan Komite I DPD RI dan berharap kolaborasi ini terus dioptimalkan untuk mendorong transformasi pemerintahan.
Capaian Positif dan Fokus Prioritas Reformasi
Dalam rapat kerja bersama Komite I DPD RI, Rini mengungkapkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi dalam satu dekade terakhir menunjukkan tren positif dan memberikan dampak signifikan bagi efisiensi anggaran dan iklim investasi.
Reformasi birokrasi disebut berhasil mencegah potensi pemborosan APBN dan APBD sebesar Rp 121,9 triliun serta mendorong realisasi investasi lebih dari Rp 1,7 kuadriliun sepanjang 2024.
Sebanyak 87 persen kabupaten/kota yang telah menerapkan RB tematik tercatat memiliki rata-rata angka kemiskinan yang lebih rendah, yaitu hanya 5,16 persen, melebihi target nasional.
Rini menegaskan bahwa prioritas pelaksanaan RB ke depan akan diarahkan pada isu-isu strategis seperti penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, hilirisasi sumber daya, dan percepatan program prioritas Presiden.
Pelaksanaan reformasi birokrasi ini didukung oleh Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) untuk menjamin keterpaduan kinerja antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Selain itu, pemerintah juga tengah menata ulang sistem kepegawaian nasional melalui percepatan pengangkatan CASN 2024, di mana proses CPNS ditargetkan selesai pada Juni 2025 dan PPPK pada Oktober 2025.
Rini menegaskan pentingnya meritokrasi dalam manajemen ASN dan menyatakan bahwa afirmasi dalam rekrutmen PPPK 2024 akan menjadi yang terakhir sebelum seluruh proses pengangkatan ASN dilakukan sesuai ketentuan regulasi.
Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian PANRB dan BKN, serta menegaskan komitmen DPD RI dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah.
Komite I turut mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan RB melalui sinergi yang erat bersama Kementerian PANRB.
- Penulis :
- Peter Parinding
