Pantau - Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin agar pemerintahan bergerak cepat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Pak Prabowo maunya cepat, misalnya yang memperlambat regulasi, ya regulasi harus diperbaiki,” ujar Sudaryono dalam acara Halalbihalal dan Apel Kader Gerindra Jawa Tengah di Solo Baru, Sukoharjo.
Ia mencontohkan bahwa dalam persoalan pupuk, terdapat lebih dari 140 aturan yang justru membingungkan. Menurutnya, penyederhanaan aturan menjadi kunci agar pelaksanaan kebijakan bisa lebih cepat dan efektif.
“Orang cenderung tidak bergerak. Beliau ingin semua disederhanakan sehingga gerakan cepat,” tambahnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa kecepatan tetap harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat. “Kaidah pengawasan, baik itu oleh BPK, BPKP, kepolisian, maupun kejaksaan, harus tetap dilaksanakan,” tegasnya.
Sudaryono juga menyampaikan harapan agar Presiden Prabowo dapat memimpin Indonesia selama dua periode, demi memastikan seluruh program bisa tuntas dan sesuai visi besar yang telah dirancang.
“Membangun, merencanakan berapa lama, melaksanakan berapa lama, baru dirasakan berapa lama. Belajar dari Presiden SBY 10 tahun jalan, Pak Jokowi 10 tahun jalan. Pembangunan harus berkelanjutan,” jelasnya.
Ferry Juliantono: Koperasi Merah Putih Jadi Pilar Ekonomi Rakyat
Wakil Menteri Koperasi sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Ferry Juliantono, turut hadir dalam acara tersebut dan menyampaikan visi ekonomi kerakyatan Presiden Prabowo melalui konsep Astacita.
“Visi Presiden ingin agar ada pemerataan ekonomi agar ada keadilan bagi masyarakat Indonesia,” kata Ferry.
Salah satu implementasi dari visi tersebut adalah pembentukan Koperasi Merah Putih yang ditargetkan hadir di 80.000 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.
Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pembangunan Koperasi Merah Putih yang kini melibatkan 15 kementerian dan lembaga dalam pelaksanaannya.
Ferry menargetkan bahwa pada bulan Juli mendatang, koperasi di desa-desa sudah terbentuk secara lengkap dengan struktur pengurus, pengawas, dan keanggotaan.
“Ditargetkan pada bulan Juli sudah terbentuk koperasinya, plus pengurus, ada pengawas minimal tiga orang, pengurus minimal lima orang, anggota sebanyak-banyaknya,” ujarnya.
Kegiatan utama koperasi desa meliputi pengadaan sembako agar harga terjangkau, jasa simpan pinjam, klinik dan apotek desa, serta fasilitas logistik dan pergudangan untuk mendukung ekonomi lokal.
Program ini diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis desa dan kelurahan secara menyeluruh di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
- Penulis :
- Peter Parinding
