Pantau - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta Komisi IV DPR RI untuk menyetujui pembukaan blokir anggaran dalam rangka pelaksanaan program prioritas sektor kelautan dan perikanan tahun 2025.
Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (22/4/2025).
Trenggono menjelaskan bahwa pembukaan blokir anggaran diperlukan untuk mendukung program swasembada pangan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.
Awalnya, pagu efektif anggaran KKP tahun 2025 sebesar Rp 4,84 triliun, namun setelah efisiensi sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, turun menjadi Rp 3,58 triliun.
Rincian pagu tersebut mencakup belanja pegawai sebesar Rp 1,92 triliun, belanja barang Rp 1,63 triliun, dan belanja modal sebesar Rp 37,93 miliar.
Rincian Anggaran Eselon dan Proyek Prioritas
Adapun rincian anggaran pada tingkat eselon I setelah efisiensi antara lain:
Sekretaris Jenderal menerima Rp 358,26 miliar, Inspektorat Jenderal Rp 45,41 miliar, Ditjen Perikanan Tangkap Rp 1,05 triliun, Ditjen Perikanan Budi Daya Rp 529,71 miliar, dan Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Rp 641,52 miliar.
Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mendapatkan Rp 158,64 miliar, Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Rp 446,92 miliar, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Rp 1,09 triliun, serta Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Rp 265,95 miliar.
KKP juga telah menyiapkan berbagai program bantuan untuk mendukung sarana produksi dan pemberdayaan nelayan serta pelaku usaha perikanan.
Pada tahun 2025, KKP mengelola proyek strategis yang didanai oleh pinjaman luar negeri sebesar Rp 957 miliar dan hibah luar negeri sebesar Rp 50,4 miliar.
Proyek-proyek tersebut meliputi pengelolaan kawasan konservasi laut melalui program Ocean for Prosperity, pembangunan infrastruktur budidaya udang, dan pembangunan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dan ramah lingkungan.
Trenggono menegaskan bahwa pembukaan blokir anggaran akan difokuskan pada penguatan program swasembada pangan, bantuan sarana pemberdayaan masyarakat, serta penciptaan lapangan pekerjaan di sektor kelautan dan perikanan.
Ia juga meminta dukungan Komisi IV DPR RI untuk menyetujui penggunaan pinjaman dan hibah luar negeri karena anggaran APBN dinilai belum mencukupi kebutuhan.
- Penulis :
- Gian Barani
