Pantau - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengumumkan bahwa anggaran pembangunan IKN senilai lebih dari Rp10 triliun yang sebelumnya diblokir kini telah resmi dibuka dan siap digunakan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur.
Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers daring yang juga membahas pelaksanaan The 8th Congress of Indonesian Diaspora (CID-8) yang dijadwalkan berlangsung di IKN pada 1–3 Agustus 2025.
Pada 15 April lalu, seluruh penyedia jasa konstruksi dikumpulkan dan diberi informasi resmi oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum serta jajaran dirjen terkait bahwa anggaran telah bisa dicairkan.
Tol, Istana, Rusun ASN, hingga Penataan Sepaku Masuk Daftar Prioritas
Anggaran ini akan digunakan Kementerian Pekerjaan Umum untuk melanjutkan pembangunan proyek strategis, termasuk jalan tol, Istana Wakil Presiden, masjid, pengolahan air limbah, dan akses jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga akan membangun lima tower rumah susun (rusun) tambahan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kementerian Pertahanan.
Selain itu, DIPA pertama untuk OIKN senilai Rp3,4 triliun telah dibuka, dan sejumlah proyek infrastruktur kini memasuki tahap tender, dengan kontrak ditargetkan rampung pertengahan Mei 2025.
Tender ini mencakup wilayah pembangunan kawasan 1A, 1B, dan 1C, serta penataan kawasan Sepaku agar tidak kumuh, termasuk pembangunan lembaga legislatif dan yudisial.
Di luar anggaran negara, proyek pembangunan IKN juga akan melibatkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp132 triliun, dengan partisipasi investor dari dalam dan luar negeri, termasuk Malaysia dan China.
Basuki menyatakan optimisme bahwa seluruh kegiatan fisik bisa segera dijalankan karena semua program sudah tersedia dan tinggal diawasi pelaksanaannya.
- Penulis :
- Peter Parinding
- Editor :
- Peter Parinding
