Pantau - Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-VII di Sanur, Bali pada 25–28 April 2025 dengan tema utama “Bangun Ekosistem Akademik Inklusif dan Kontributif untuk Kemajuan Bangsa”.
Munas ini bertujuan memperkuat kontribusi sumber daya manusia pengajar yang berintegritas dalam menjawab tantangan hukum tata negara dan administrasi negara di Indonesia.
Sekretaris Jenderal APHTN-HAN, Prof. Bayu Dwi Anggono, menegaskan bahwa "Munas itu adalah momentum untuk menyatukan pemikiran, memperkuat jejaring akademik, serta mempertegas posisi APHTN-HAN sebagai center of excellence dalam pengembangan ilmu hukum tata negara dan administrasi negara".
Ia juga menambahkan bahwa forum ini bukan hanya ajang pemilihan kepengurusan, tetapi juga ruang refleksi dan proyeksi atas tantangan konstitusional dan administrasi pemerintahan.
Seminar Nasional, Rekomendasi Ilmiah, dan Penguatan Peran Organisasi
Rangkaian Munas dibuka pada Jumat, 25 April 2025, dengan Seminar Nasional bertema “Perubahan UU Pemilu Menuju Tata Kelola Pemilu yang Berkepastian dan Berkeadilan”.
Seminar ini menghadirkan tokoh penting seperti Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, serta akademisi UI Dr. Fitriani Ahlan Sjarif.
Munas ke-VII juga diisi dengan diskusi panel, sidang komisi, penyampaian rekomendasi ilmiah, serta penataan kepengurusan baru untuk masa bakti lima tahun ke depan.
Tema tambahan dalam Munas kali ini adalah “Memperkuat Peran APHTN-HAN sebagai Organisasi Keilmuan yang Inklusif dan Kontributif untuk Kemajuan Bangsa dan Negara”.
Bayu menyebut bahwa Munas menjadi forum strategis dalam merumuskan arah kebijakan organisasi dan memperkuat eksistensi APHTN-HAN sebagai wadah silaturahmi dan pengembangan ilmu bagi dosen HTN dan HAN.
Komitmen Inklusivitas dan Peran Strategis Akademisi Hukum
APHTN-HAN kini memiliki hampir 1.600 anggota dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
Organisasi ini aktif dalam pengembangan kualitas pengajaran, penyusunan kurikulum, penerbitan buku ajar dan jurnal, pelatihan teknis, serta penyelenggaraan konferensi dan webinar nasional.
Kontribusi anggota APHTN-HAN juga tampak dalam peran mereka sebagai panelis debat Pilpres dan Pilkada, serta sebagai ahli di Mahkamah Konstitusi, KPU, Bawaslu, dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya.
Munas ini diikuti oleh 38 Pengurus Wilayah dan Pengurus Pusat APHTN-HAN dan bertujuan membangun ekosistem akademik berbasis inklusivitas, kolegialitas, dan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.
Komitmen organisasi diperkuat melalui empat pilar utama: mempererat solidaritas akademik, mengembangkan kualitas SDM, meningkatkan peran dalam masyarakat dan negara, serta menegakkan budaya akademik yang etis dan berintegritas.
- Penulis :
- Peter Parinding
- Editor :
- Peter Parinding
